Catatan Kritis YLBHI: 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran dan Penguatan Militeristik

Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meluncurkan catatan kritis terhadap satu tahun kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Laporan ini menggambarkan lanskap suram yang disebut sebagai "Penguatan Pemerintahan Militeristik dan Otoritarian".

YLBHI menilai tahun pertama pemerintahan ini diwarnai "kekosongan kepemimpinan" yang menjauh dari Konstitusi, negara hukum, Hak Asasi Manusia, supremasi sipil, dan demokrasi. Berikut adalah tujuh pilar kekhawatiran yang diungkap dalam laporan tersebut.

1. Kekacauan Hukum di Balik Pintu Tertutup

DPR membahas revisi Undang-Undang TNI dengan proses tertutup di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, pada Maret 2025. Pola serupa terulang dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), dimana sekitar 1.676 daftar isian masalah dibahas hanya dalam dua hari. Beberapa anggota DPR mengaku tidak mengetahui draft yang tiba-tiba muncul ini.

2. Proyek Ambisius dan Luka di Tanah Rakyat

Pemerintah memperluas Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2025 dengan pendekatan militeristik. Penggusuran berlanjut di Rempang dengan dalih "transmigrasi lokal", sementara di Kalimantan Utara, proyek industri hijau merampas lahan bersertifikat warga.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan tanpa dasar hukum jelas dengan alokasi anggaran Rp 71 triliun pada 2025. Hingga September 2025, setidaknya 9.089 orang di 83 kabupaten/kota mengalami keracunan makanan dari program ini.

3. Kemiskinan yang Tersembunyi dan Pajak yang Membelit

Berdasarkan standar garis kemiskinan baru Bank Dunia US$ 8,30 per kapita per hari, data menunjukkan 194,58 juta jiwa atau lebih dari 60,3% penduduk Indonesia tergolong miskin. Sementara itu, 50 triliuner nasional memiliki total kekayaan Rp 4.857 triliun. Ketimpangan ini diperburuk dengan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di berbagai daerah hingga 1000%.