Wakil Ketua Komisi IX Kritik Rencana BGN Wajibkan Satu Kampus Satu Dapur: Jangan Tambah Beban Perguruan Tinggi

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, melontarkan kritik tajam terhadap rencana Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang mempersilakan setiap perguruan tinggi untuk memiliki minimal satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menegaskan agar BGN tidak menambah beban baru di tengah keterbatasan yang dimiliki institusi pendidikan.

“Pertama, saya meminta kepada BGN untuk tidak mewajibkan satu kampus, satu dapur. Persilakan kepada kampus yang mau membangun sesuai kemampuan dan ketersediaan lahan. Sebab untuk membangun satu dapur diperlukan modal sekitar Rp 2 miliar dan ketersediaan lahan yang mencukupi,” kata Yahya kepada wartawan, Rabu (6/5/2026).

Menurut politikus tersebut, tidak semua kampus memiliki kondisi keuangan yang memadai untuk mendirikan SPPG. Ia juga mengingatkan bahwa fokus utama perguruan tinggi bukanlah pada pembangunan infrastruktur gizi.

“Sementara tidak semua kampus punya lahan dan keuangan yang mencukupi. Intinya BGN jangan menambah beban kampus. Kedua, tugas utama kampus adalah melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai tri dharma perguruan tinggi. Sedangkan membangun dapur bukan tugas utama perguruan tinggi,” ujarnya.

Di sisi lain, Yahya mendesak BGN untuk lebih mengutamakan peningkatan mutu SPPG yang sudah ada, ketimbang mengejar target jumlah semata. Ia mengingatkan agar tidak terulang lagi kasus keracunan pangan di lingkungan sekolah yang sempat menimbulkan trauma.

“Ketiga, saya meminta BGN fokus pada peningkatan kualitas SPPG bukan pada kuantitas. Sekarang sudah ada sekitar 30 ribu dapur SPPG. Itu harus dijaga kualitasnya supaya jangan ada lagi kasus-kasus keracunan yang membuat siswa trauma,” ungkapnya.

Yahya juga menyoroti inkonsistensi kebijakan BGN terkait pembukaan dapur baru. Menurutnya, beberapa bulan lalu platform pendaftaran SPPG justru sudah mengalami kelebihan muatan.

“Keempat, saya memandang BGN tidak konsisten dengan pembukaan dapur baru. Di satu sisi BGN sudah beberapa bulan yang menutup portal pendaftaran SPPG yang baru karena sudah overload. Dikatakan BGN pendaftaran sudah mencapai 38 ribu sementara kebutuhannya hanya 33 ribu dapur SPPG,” kata Yahya.

“Sementara di sisi yang lain, sekarang membuka kesempatan kepada kampus-kampus untuk membuka dapur SPPG. BGN harus konsisten, jangan membingungkan masyarakat,” tambahnya.

Tak hanya itu, ia pun meminta BGN untuk segera mengklarifikasi isu jual beli titik dapur program MBG yang belakangan ramai diperbincangkan. Yahya menilai isu tersebut dapat menggerus kepercayaan publik terhadap integritas lembaga.

“Kelima, BGN harus menertibkan isu jual beli titik dapur yang berkembang di masyarakat. Walaupun sulit dibuktikan, tetapi praktik tersebut ada di lapangan. Saya dapat informasi di lapangan banyak warga masyarakat yang ditawari titik dapur asal bisa membayar ratusan juta rupiah per titik. Informasi tersebut sangat mengganggu karena menyangkut integritas BGN,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan bahwa kampus dapat mempertimbangkan memiliki minimal satu SPPG sebagai bagian dari upaya peningkatan gizi nasional. Ia menilai langkah ini merupakan peluang besar bagi institusi pendidikan untuk berkontribusi langsung.

“Saya kira kampus perlu memahami ini, karena ini peluang besar. Minimal punya satu SPPG dulu, dan kalau bisa pasokannya berasal dari civitas akademika sendiri,” ujar Dadan.