Mahfud MD, mantan Menkopolhukam, memberikan peringatan keras mengenai risiko gagal bayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) kepada China. Menurutnya, Indonesia berpotensi kehilangan kedaulatan atas wilayah Natuna Utara sebagai bentuk kompensasi jika tidak mampu melunasi kewajiban finansial tersebut.
Mahfud mendukung penuh sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat. "Dan tidak mau bayar [Menkeu] Purbaya. Menurut saya benar [sikap] Purbaya," tegas Mahfud dalam channel YouTube resminya.
Namun, ia mengingatkan konsekuensi serius jika Indonesia benar-benar gagal memenuhi kewajiban pembayaran. China dinilai berpeluang meminta kompensasi yang merugikan kedaulatan Indonesia. "Misalnya kita gagal bayar... pasti dia minta kompensasi ke samping, misalnya Natuna Utara," ujarnya.
Risiko ini dinilai sangat nyata mengingat posisi strategis Natuna Utara yang berdekatan dengan wilayah konflik laut China Selatan. Mahfud mengutip contoh nyata dari Sri Lanka, dimana China mengambil alih pelabuhan Hambantota setelah negara tersebut gagal membayar utang proyek infrastruktur.
"Kalau merambah ke daerah kita yang tidak masuk konflik di Natuna Utara misalnya, lalu membangun pangkalan [militer] di sana, mau diapakan? Itu masalahnya," jelas Mahfud lebih lanjut.
Proyek Whoosh tercatat menelan biaya investasi US$7,2 miliar, mengalami pembengkakan US$1,2 miliar dari rencana awal. Pembiayaan tambahan ini ditanggung bersama oleh konsorsium Indonesia (60%) dan konsorsium China (40%).
Artikel Terkait
Harga Emas Antam Naik Rp17.000 per Gram, Buyback Tembus Rp2.645.000
Ivan Toney Cetak Hat-trick, Al Ahli Hajar Al Fateh 3-1 di Liga Pro Saudi
31 Pelajar SMP di Gowa Diamankan Polisi Usai Konvoi Bawa Senjata Tajam
DWP Kemenko Perekonomian dan WBI Beri Penghargaan Kartini Muda ke Desainer Muda Pelestari Wastra Nusantara