Mahfud MD, mantan Menkopolhukam, memberikan peringatan keras mengenai risiko gagal bayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) kepada China. Menurutnya, Indonesia berpotensi kehilangan kedaulatan atas wilayah Natuna Utara sebagai bentuk kompensasi jika tidak mampu melunasi kewajiban finansial tersebut.
Mahfud mendukung penuh sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat. "Dan tidak mau bayar [Menkeu] Purbaya. Menurut saya benar [sikap] Purbaya," tegas Mahfud dalam channel YouTube resminya.
Namun, ia mengingatkan konsekuensi serius jika Indonesia benar-benar gagal memenuhi kewajiban pembayaran. China dinilai berpeluang meminta kompensasi yang merugikan kedaulatan Indonesia. "Misalnya kita gagal bayar... pasti dia minta kompensasi ke samping, misalnya Natuna Utara," ujarnya.
Risiko ini dinilai sangat nyata mengingat posisi strategis Natuna Utara yang berdekatan dengan wilayah konflik laut China Selatan. Mahfud mengutip contoh nyata dari Sri Lanka, dimana China mengambil alih pelabuhan Hambantota setelah negara tersebut gagal membayar utang proyek infrastruktur.
Artikel Terkait
Banjir Lumpuhkan Lintasan, 82 Perjalanan KA Terpaksa Batal
Mikrofon Dimatikan Saat Kerabat Keraton Solo Protes di Acara Penyerahan SK Menteri
Dari Daster ke Imperium: Kisah Arif Muhammad dan Kerajaan Mak Beti
Serpihan Ditemukan, Menteri Perhubungan Pantau Langsung Pencarian ATR 42-500 di Gunung Bulusaraung