MURIANETWORK.COM - Aktivis politik sekaligus pendiri Great Institute, Syahganda Nainggolan, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama hampir satu tahun menunjukkan arah perubahan yang positif, terutama dalam upaya reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Hal tersebut diungkapkan Syahganda dalam perbincangannya bersama mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad di kanal YouTube Abraham Samad Speak UP pada Selasa, 14 Oktober 2025.
Dalam dialog tersebut, Syahganda menilai bahwa Prabowo memiliki kemauan politik (political will) yang kuat untuk melakukan reformasi menyeluruh, termasuk di tubuh kepolisian. Ia menyebut, selama satu dekade terakhir, birokrasi Indonesia mengalami kemunduran moral dan etika pelayanan publik.
“Selama 10 tahun di era Jokowi, birokrasi kita hancur. Kultur di tubuh kepolisian juga berubah menjadi aparat yang menindas, bukan melindungi rakyat,” ujar Syahganda.
Menurutnya, reformasi yang dijanjikan Presiden Prabowo tidak boleh berhenti pada tataran retorika. Reformasi harus menyentuh aspek struktural dan kultural agar lembaga penegak hukum benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan kepada kepentingan pribadi atau politik tertentu.
Syahganda menambahkan, Presiden Prabowo telah menunjukkan arah yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Ia menyoroti komitmen Prabowo untuk kembali pada semangat asli Undang-Undang Dasar 1945 dan memperkuat ekonomi rakyat melalui pendekatan yang lebih sosialistik.
“Prabowo ingin negara kembali ke konstitusi asli yang berpihak kepada rakyat. Ia mendorong agar kepentingan nasional lebih diutamakan dibanding kepentingan pribadi. Ini langkah besar,” katanya.
Salah satu bentuk nyata yang diapresiasi Syahganda adalah penguatan peran koperasi melalui pembentukan Koperasi Merah Putih dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan semangat Bung Hatta yang menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional.
Namun demikian, Syahganda menilai masih ada sejumlah tantangan besar yang harus segera diatasi, terutama dalam hal struktur kabinet yang dianggap terlalu gemuk. Ia menilai, efisiensi pemerintahan perlu segera dilakukan agar kinerja pemerintah lebih optimal.
“Kalau saya, saya sapu bersih langsung orang-orang Jokowi. Tapi Prabowo tampaknya memilih langkah pelan dan hati-hati. Ia pakai gaya Jawa, tidak frontal, tapi perlahan menarik benang tanpa merusak tepung,” ujarnya.
Syahganda juga menyinggung soal keberadaan sejumlah menteri yang dianggap masih loyal kepada mantan Presiden Joko Widodo. Ia menilai, Prabowo harus berani melakukan evaluasi besar-besaran jika ingin mempercepat laju pemerintahan di tahun kedua.
Selain itu, ia turut menyoroti isu kepercayaan publik terhadap wakil presiden, yang menurutnya masih menjadi ganjalan serius di masyarakat. Syahganda menilai, kekhawatiran publik terhadap kapasitas dan legitimasi wapres harus dijawab dengan langkah konkret agar stabilitas politik tetap terjaga.
“Yang ditakuti rakyat itu kalau presiden meninggal, wakilnya naik otomatis. Itu yang harus dipastikan tidak terjadi. Pemerintah perlu mengatur mekanisme yang jelas agar masyarakat tenang,” tegasnya.
Meski mengakui masih banyak pekerjaan rumah, Syahganda menilai pemerintahan Prabowo telah menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dalam mengembalikan arah kebijakan negara kepada kepentingan nasional.
“Prabowo ini sedang melakukan kerja raksasa: mengembalikan Indonesia ke arah konstitusi yang pro-rakyat. Ini bukan hal kecil,” pungkasnya.
Sementara itu, Abraham Samad menambahkan bahwa keberhasilan reformasi dan perubahan birokrasi sangat bergantung pada keberlanjutan komitmen politik serta transparansi di semua lini pemerintahan.
Ia berharap agenda reformasi yang digagas Presiden Prabowo dapat dijalankan secara konsisten dan menyentuh kepentingan rakyat secara langsung.
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Titip Pesan ke Jemaah Haji: Semoga Pulang Jadi Haji Mabrur
Polisi Bekuk Suami di Mojokerto yang Aniaya Istri dan Mertua hingga Tewas, Pelaku Ditangkap di Surabaya
Anies Baswedan: Guru yang Beri Inspirasi dan Nilai Tak Tergantikan oleh AI
Pemkot Brebes Ancam Pecat ASN yang Bolos 12 Hari Tanpa Keterangan