Harapan Besar Ketua DPP PSI: Jokowi Bergabung Sebagai Ketua Dewan Pembina
Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus, secara pribadi mengungkapkan harapannya agar Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi), bersedia bergabung dengan PSI. Posisi yang diharapkan untuk diduduki Jokowi adalah Ketua Dewan Pembina PSI.
Pernyataan ini menambah panas spekulasi mengenai sosok misterius "Bapak J" yang selama ini disebut-sebut akan menduduki jabatan strategis di partai yang kini dipimpin Kaesang Pangarep tersebut.
Bestari Barus dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya sangat menantikan kehadiran Jokowi untuk segera bergabung dengan kader PSI. "Kami tentu sangat menunggu beliau bisa segera bersama kami. Dan memang saya pribadi sangat menantikan agar beliau segera bergabung," ujar Bestari kepada wartawan, Selasa (14/10/2025).
Meski berharap, Bestari menegaskan bahwa PSI sepenuhnya menyerahkan keputusan final dan pengumuman resmi identitas "Bapak J" kepada Ketua Umum, Kaesang Pangarep. "Namun lagi-lagi bahwa PSI menyerahkan kepada Ketua Umum Kaesang untuk menegaskan ke publik tentang Bapak J ini pada waktunya," tambahnya.
Secara pribadi, Bestari tidak menyembunyikan keinginannya agar sosok "Bapak J" tersebut adalah Presiden Jokowi. "Saya selaku pribadi berharap itu Pak Jokowi. Namun sebagai kader partai, apalagi saya baru di PSI, tentu kita menyerahkan sudah kepada ketua umum. Kalau harapan kan boleh, tapi apapun nanti yang beri keputusan dari ketua umum ya kita ikut," jelasnya.
Ketika ditanya apakah ia sudah mengetahui identitas pasti dari "Bapak J", Bestari Barus memilih untuk berkelit dengan nada bercanda. "Saya? Ya jangan pancing-pancing saya ke arah sana lah, yang jelas saya seperti itu haha," ungkapnya sembari tertawa.
Mengenai kapan nama lengkap "Bapak J" akan dilengkapi dalam struktur kepengurusan, Bestari kembali meminta publik untuk bersabar. "Hehehehe sabarlah akan datang waktunya untuk Ketum PSI Kaesang Pangarep mengumumkan ya," tutupnya.
Sumber: Suara.com
Artikel Terkait
Mantan Pj Gubernur Sulsel Dipanggil Lagi untuk Periksa Lanjutan Kasus Korupsi Bibit Nanas Rp50 Miliar
DPRD Kaltim Bentuk Pansus Hak Angket Usut Dugaan Pelanggaran Kebijakan Gubernur Rudy Masud
TAUD Nilai Sidang Penyiraman Air Keras di Pengadilan Militer Penuh Kejanggalan dan Tak Imparsial
Indonesia Duduki Peringkat Kedua Emisi Metana Sektor Energi Fosil di Asia Selatan dan Tenggara