Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh Pakai APBN? Purbaya Bilang Ogah, Ini Bom Waktu yang Bikin Waswas!

Pemerintah Tolak Beban Utang KCIC ke APBN

Pemerintah, melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan penolakannya untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan ini menanggapi opsi yang sempat disampaikan oleh pihak lain mengenai kemungkinan pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah.

Alasan Pemerintah Tidak Mau Turun Tangan

Purbaya beralasan bahwa KCIC berada di bawah pengelolaan Badan Pengelola Investasi Danantara Nusantara (Danantara), yang telah memiliki manajemen dan sumber pendapatan deviden sendiri. Ia mengungkapkan bahwa Danantara mengantongi deviden hingga Rp 80 triliun dalam setahun, sehingga seharusnya mampu menangani kewajiban tanpa pembiayaan dari pemerintah. "Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government," tegas Purbaya dalam Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Utang KCIC Adalah Bisnis ke Bisnis

Penguatan juga datang dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto. Ia menegaskan bahwa utang kereta cepat ini bersifat business to business dan bukan utang pemerintah. "Tidak ada utang pemerintah, karena dilakukan oleh badan usaha, konsorsium badan usaha Indonesia dan China, di mana konsorsium Indonesianya dimiliki oleh PT KAI," jelas Suminto.

Bom Waktu Keuangan dari Pembengkakan Biaya