Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh Pakai APBN? Purbaya Bilang Ogah, Ini Bom Waktu yang Bikin Waswas!

Pemerintah Tolak Beban Utang KCIC ke APBN

Pemerintah, melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan penolakannya untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan ini menanggapi opsi yang sempat disampaikan oleh pihak lain mengenai kemungkinan pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah.

Alasan Pemerintah Tidak Mau Turun Tangan

Purbaya beralasan bahwa KCIC berada di bawah pengelolaan Badan Pengelola Investasi Danantara Nusantara (Danantara), yang telah memiliki manajemen dan sumber pendapatan deviden sendiri. Ia mengungkapkan bahwa Danantara mengantongi deviden hingga Rp 80 triliun dalam setahun, sehingga seharusnya mampu menangani kewajiban tanpa pembiayaan dari pemerintah. "Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government," tegas Purbaya dalam Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Utang KCIC Adalah Bisnis ke Bisnis

Penguatan juga datang dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto. Ia menegaskan bahwa utang kereta cepat ini bersifat business to business dan bukan utang pemerintah. "Tidak ada utang pemerintah, karena dilakukan oleh badan usaha, konsorsium badan usaha Indonesia dan China, di mana konsorsium Indonesianya dimiliki oleh PT KAI," jelas Suminto.

Bom Waktu Keuangan dari Pembengkakan Biaya

Proyek kereta cepat Whoosh, yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023, diketahui mengalami cost overrun atau pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar dolar AS atau setara Rp 19,54 triliun. Untuk menutupi sebagian biaya ini, proyek memperoleh pinjaman dari China Development Bank (CDB) senilai 230,99 juta dolar AS dan 1,54 miliar renminbi, dengan total setara Rp 6,98 triliun.

Struktur Kepemilikan dan Beban PT KAI

PT KCIC adalah perusahaan patungan antara konsorsium Indonesia, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), dengan kepemilikan 60%, dan konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd, dengan 40%. Komposisi pemegang saham PSBI adalah:

• PT Kereta Api Indonesia (Persero): 51,37%
• PT Wijaya Karya (Persero) Tbk: 39,12%
• PT Jasa Marga (Persero) Tbk: 8,30%
• PT Perkebunan Nusantara I: 1,21%

Total utang proyek yang ditanggung melalui KCIC mencapai Rp 116 triliun, menjadi beban berat terutama bagi PT KAI yang masih mencatatkan kerugian hingga semester I-2025.

Peringatan dan Kekhawatiran Sejak Awal

Mantan Direktur Utama PT KAI, Didiek Hartantyo, mengaku telah lama mengkhawatirkan proyek ini. Dalam sebuah diskusi, ia menyatakan bahwa studi kelayakan (feasibility study) proyek telah memberi sinyal masalah. "Saya di korporasi cukup lama, mengenal infrastruktur cukup banyak, begitu baca FS itu, asumsi-asumsi itu sudah langsung saya tangkap kalau ini akan jadi masalah besar," ujar Didiek. Kekhawatiran serupa disampaikan oleh Dirut KAI Bobby Rasyidin yang menyebut Whoosh sebagai "bom waktu" bagi perseroan.

Sumber artikel asli: Murianetwork.com