Jokowi & Pintu Terakhir Kekuasaan: Analisis Eks Intelijen BIN Soal Permintaan Kapolri Dipertahankan

Pertemuan Jokowi-Prabowo dan Isu Pemertahanan Kapolri Listyo Sigit

Mantan Anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel Inf (purn) Sri Radjasa Chandra, meyakini bahwa salah satu agenda tersembunyi dalam pertemuan antara mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto adalah permintaan untuk mempertahankan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.

Menurut analisis Radjasa, langkah ini merupakan bagian dari upaya Jokowi untuk mengamankan "pintu terakhir"-nya di tengah berbagai tekanan hukum, termasuk kasus dugaan ijazah palsu yang melibatkannya.

“Jadi (agenda) yang kedua, faktor Sigit, agar diberi kesempatan untuk tetap memimpin. Hal yang mendesak, tekanan terhadap Sigit, yang merupakan ‘pintu terakhir’ buat Jokowi,” ujar Radjasa dalam podcast kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP.

Kekecewaan Prabowo dan Peluang Pergantian Kapolri

Di sisi lain, Radjasa juga melihat adanya peluang pergantian pucuk pimpinan Polri, meski tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Hal ini dikarenakan Presiden Prabowo disebut menyimpan kekecewaan terhadap kepemimpinan Sigit, terutama dalam menangani aksi kerusuhan yang terjadi.

“Jelas ada semacam kekecewaan dari Prabowo terhadap kepemimpinan Sigit. Terutama pada saat aksi kerusuhan kemarin,” kata dia.

Kekecewaan tersebut disebut berawal ketika dalam aksi demonstrasi pada Agustus hingga awal September 2025 lalu, muncul tuntutan agar Prabowo mundur dari jabatannya, yang diduga berasal dari unsur Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Isu Insubordinasi dan Tim Reformasi Polri

Ketegangan memuncak ketika Kapolri Listyo Sigit diduga membentuk tim reformasi Polri secara sepihak, mendahului rencana Presiden Prabowo. Radjasa menyebut tindakan ini sebagai bentuk insubordinasi atau pembangkangan terhadap wewenang presiden.

“Ketika dia (Sigit) tahu bahwa Presiden ingin membentuk tim reformasi, yang Sigit juga tahu bahwa siapa yang akan dilibatkan di situ. Tiba-tiba dia membentuk sendiri. Itu insubordinasi,” tegasnya.

Bahkan, tim reformasi yang dibentuk Sigit sempat dinyatakan tidak berlaku oleh Prabowo. Waktu pengumuman tim tersebut yang mendahului rencana presiden dinilai sebagai persoalan utama yang menjadikan langkah Kapolri terlihat janggal.

Sumber: Suara.com