Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyatakan bahwa pemungutan pajak bagi pedagang e-commerce atau pedagang online akan mulai diberlakukan pada Februari 2026.
(Diimplementasikan) Februari, ujar Bimo saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Kamis (9/10).
Pemerintah menunda pemungutan pajak bagi pedagang e-commerce dengan alasan menunggu daya beli masyarakat pulih terlebih dahulu. Rencananya, pedagang di e-commerce akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) 22 sebesar 0,5 persen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyampaikan bahwa tim Kemenkeu telah melakukan pengetesan sistem untuk pemungutan pajak e-commerce, dengan beberapa aspek yang disebut sudah siap. Nantinya, seluruh marketplace akan menjadi sasaran penerapan pajak ini, meskipun pertimbangan daya beli masyarakat masih menjadi perhatian.
Jadi, kita enggak ganggu dulu daya beli sebelum dorongan ekonomi betul-betul masuk ke sistem perekonomian, jelasnya.
Artikel Terkait
Prasetyo Tegaskan Draf Peran TNI dalam Penanganan Teror Masih Surpres, Bukan Perpres
Dua Kru KM Putri Sakinah Ditahan Usai Tenggelamnya Kapal Tewaskan Pelatih Valencia
Malam Magrib di Sumber: Eggi Sudjana Menyerah di Bawah Bukti 723 Dokumen
Keluarga Arya Daru Tolak Vonis Bunuh Diri, Soroti Bukti yang Hilang dan Hotel Misterius