BJU Grup Diduga Bikin Negara Boncos Rp 1,7 Triliun

Dalam pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT SMJL ditemukan adanya niat jahat atau mens rea, baik dari pihak debitur maupun dari pihak kreditur.

Masih kata Asep, mens rea dimaksud meliputi pihak debitur mengajukan kredit dengan menggunakan agunan berupa lahan kebun sawit yang berada di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi. Di mana izin pembukaan lahan dan izin usaha perkebunan PT SMJL telah dicabut, dan tidak akan terbit Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU), dikarenakan berada di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi serta tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan atas PT SMJL.

Sedangkan mens rea dari pihak kreditur, yakni memproses MAP PT SMJL untuk memenuhi prosedur pembiayaan dan menyetujuinya dengan menerbitkan memorandum keputusan pembiayaan pada 2014, padahal diketahui bahwa isi dari MAP tersebut dengan sengaja mengabaikan ketentuan dan prinsip-prinsip pembiayaan yang telah diatur dalam peraturan LPEI.

“PT MAS diketahui tidak layak mendapat pembiayaan sebesar 50 juta Dolar AS karena terjadi eksposur dana besar-besaran kepada grup PT BJU pada saat harga batu bara sedang mengalami penurunan yang berpotensi ketidakmampuan membayar kewajiban pinjaman, proyeksi cash flow PT MAS dari 2016-2019 terkait penjualan tambang berpotensi mengalami kerugian, sehingga sumber cashflow yang hanya berasal dari tambang, diproyeksi tidak dapat melunasi kewajiban PT MAS membayar pinjaman bank,” jelasnya.

Selain itu, sambung Asep, pihak LPEI sebagai kreditur melakukan penghitungan cash flow berdasarkan hasil konsolidasi dengan grup PT BJU. Sehingga dalam perhitungan, debitur dinyatakan layak mendapatkan persetujuan pembiayaan atas pengajuan permohonan pembiayaan.

Kemudian, pihak LPEI memasukkan PT Kalimantan Prima Nusantara (KPN) yang belum beroperasi dan baru pada tahapan proses akuisisi oleh grup PT BJU ke dalam analisa proyeksi.

"Dalam proses penyidikan, KPK menemukan serangkaian permohonan KIE dan KMKE yang diajukan PT SMJL pada Oktober 2015 sebenarnya telah melanggar kesalahan prosedural yang ditujukan mengurangi outstanding kredit PT MAS berdasarkan memorandum analisis pembiayaan (MAP) oleh LPEI," pungkas Asep.

Sumber: rmol

Foto: Pemilik BJU Grup, Hendarto resmi ditahan KPK dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh LPEI pada Kamis, 28 Agustus 2025. (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)