KPK Ngaku Sudah Periksa Anggota Polri di Kasus Suap Proyek Jalan di Sumut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah melakukan pemeriksaan terhadap salah satu anggota Kepolisian terkait dengan aliran uang dugaan suap proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara.

Hal itu disampaikan Jurubicara KPK, Budi Prasetyo saat ditanya soal ada tidaknya aparat penegak hukum (APH) yang diperiksa dalam perkara dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan di Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut.

"KPK juga telah melakukan pemeriksaan terhadap salah satu anggota di Kepolisian dan sudah dilakukan berjalan dengan baik, dan kami juga menyampaikan apresiasi kepada teman-teman di Kepolisian karena sudah mendukung sehingga proses pemeriksaan tersebut juga berjalan dengan lancar," kata Budi kepada wartawan, Rabu, 23 Juli 2025.

Namun saat ditanya identitas pihak Kepolisian dimaksud, Budi mengaku belum mengetahui detailnya. Hal itu akan ditanyakan terlebih dahulu kepada tim penyidik.

"Untuk detail saksi dimaksud nanti kami cek dulu ya siapa gitu kan. Namun kemarin pada saat proses pemeriksaan dari Polda Sumut juga mendukung proses pemeriksaan tersebut sehingga bisa berjalan dengan baik," terang Budi.

Secara umum kata Budi, anggota Kepolisian dimaksud didalami terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Sumut. Baik terkait proses pengadaan, aliran uang, dan lainnya. 

"Aliran dana secara umum, karena memang KPK banyak melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait. Kemarin dari kegiatan penggeledahan baik di rumah ataupun di kantor pihak swastanya, yaitu tersangka KIR begitu, ditemukan adanya catatan-catatan aliran keuangan. Kemudian penggeledahan di Dinas PUPR di kota dan di kabupaten juga tim menemukan dokumen-dokumen pengadaan. Tentu itu yang kemudian didalami," pungkas Budi.

Pada Sabtu, 28 Juni 2025, KPK resmi mengumumkan 5 dari 7 orang yang terjaring OTT pada Kamis 26 Juni 2025 ditetapkan sebagai tersangka.

Kelima orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Topan Obaja Putra Ginting (TOP) selaku Kepala Dinas PUPR Pemprov Sumut, Rasuli Efendi Siregar (RES) selaku Kepala UPTD Gn Tua Dinas PUPR Pemprov Sumut merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Selanjutnya, Heliyanto selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut, M Akhirun Efendi Siregar selaku Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup, dan M Rayhan Dulasmi Pilang selaku Direktur PT Rona Na Mora.

Kegiatan OTT itu terkait dengan beberapa proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Pemprov Sumut dan di Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut.

Proyek di Dinas PUPR Pemprov Sumut, yakni preservasi Jalan Simpang Kota Pinang-Gunung Tua-Simoang Pal XI tahun 2023 dengan nilai proyek Rp56,5 miliar; preservasi Jalan Simpang Kota Pinang-Gunung Tua-Simpang Pal XI tahun 2024 dengan nilai proyek Rp17,5 miliar, rehabilitasi Jalan Simpang Kota Pinang-Gunung Tua-Simpang Pal XI dan penanganan longsoran tahun 2025, dan preservasi Jalan Simpang Kota Pinang-Gunung Tua-Simpang Pal XI tahun 2025.

Sedangkan proyek pembangunan jalan di Satker PJN Wilayah I Sumut, yaitu proyek pembangunan Jalan Sipiongot batas Labusel dengan nilai proyek Rp96 miliar, dan proyek pembangunan Jalan Hutaimbaru-Sipiongot dengan nilai proyek Rp61,8 miliar.

Sehingga total nilai proyek setidaknya sebesar Rp231,8 miliar.

Dalam pengembangan perkaranya, KPK sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat, salah satunya di rumah pribadi Topan pada Rabu, 2 Juli 2025. Dari sana, tim penyidik mengamankan uang tunai Rp2,8 miliar, dan 2 senjata api.

Sumber: rmol

Foto: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)/RMOL