Muatan tuntutan dalam aksi unjuk rasa yang akan dilakukan ratusan ribu pengemudi ojek online (ojol) hari ini, diharapkan dapat menggugah hati Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyatakan, aksi hari ini akan berbicara terkait dengan ketidakadilan perusahaan aplikasi ojol mengenai pemotongan tarif hingga 50 persen.
Menurutnya, protes terhadap pengenaan pemotongan tarif tersebut bukan hanya membebankan ojol, tetapi juga tidak sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang ada.
"Yang dilanggar Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 1001 tahun 2022, terkait dengan biaya potongan aplikasi sampai dengan 20 persen," ujar Igun saat dihubungi RMOL, Selasa, 20 Mei 2025.
Dia memandang, ketidaksesuaian penerapan aturan yang telah dikeluarkan pemerintah, sudah sepatutnya didisiplinkan oleh Presiden Prabowo.
"Pemerintahan Prabowo ini harus tegas, harus memiliki tindakan tegas terhadap para pengusaha atau perusahaan-perusahaan aplikasi," sambungnya menegaskan.
Perusahaan-perusahaan aplikasi Ojol di Indonesia dinilai telah melanggar peraturan. Igun berharap pemerintah dapat mengambil kebijakan pasca ratusan ribu ojol akan turun ke jalan hari ini.
"Nah, kami berharap pemerintahan Prabowo yang ada saat ini bisa tegas terhadap perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi atau peraturan," demikian Igor menambahkan.
Massa aksi dari Pengemudi ojol terlihat di sekitar kawasan Patung Kuda dan Monumen Nasional (Monas), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, massa aksi ojol yang akan turun ke jalan di sekitar Jakarta pada hari ini berjumlah ratusan ribu.
Sumber: rmol
Foto: Ilustrasi ojek online (ojol)/RMOL
Artikel Terkait
Tiga Ijazah Lulusan 1985 Fakultas Kehutanan UGM Diteliti, Ijazah Jokowi Disebut Tak Identik dengan Dua Lainnya
Luhut Bertemu Menlu Wang Yi, Ini Isi Kesepakatan Penting Indonesia-China!
Penjelasan Terbaru Pengacara Soal Ijazah Jokowi, Kader PSI Dian Sandi Segera Tersangka?
Sri Mulyani Kritik SDM Indonesia Rendah, Pendidikan dan Budaya Kerja Jadi Biangkerok?