Kajian Politik Merah Putih: Pratikno Akademisi Menjelma Operator Politik Stakeholder Jokowi!

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial—disebut menyisipkan norma hukum baru terkait batas usia capres/cawapres—menjadi bukti menurut Sutoyo bahwa tangan-tangan kekuasaan seperti Pratikno masih bekerja.

“MK tidak berwenang mengubah undang-undang tanpa konsultasi DPR, tapi semua bisa disulap. Gibran pun lolos sebagai cawapres dan dijuluki sebagai anak haram konstitusi,” tegas Sutoyo.

Tak hanya itu, Sutoyo juga menuding Pratikno sebagai figur kunci yang “menyandera” berbagai pihak—dari para menteri, anggota DPR, ormas keagamaan, hingga kampus-kampus—untuk menjalankan agenda politik Jokowi. 

Ia bahkan menyebut rektor UGM saat ini berada dalam kendali Pratikno.

“Dia telah menjual intelektualitasnya demi jabatan dan uang. Dari seorang ilmuwan menjadi pelacur politikus. Ini adalah degradasi moral dan intelektual yang sangat berbahaya,” ujar Sutoyo.

Menurutnya, Pratikno bukan sekadar mantan pejabat, tetapi tokoh yang mewakili wajah politik oligarki era Jokowi. 

Kekuasaan yang melekat padanya dinilai masih hidup, meski Jokowi secara formal telah lengser.

“Dia adalah jembatan utama yang menghubungkan kepentingan oligarki dengan instrumen kekuasaan negara,” tandasnya.

Sutoyo menutup pernyataannya dengan peringatan keras bahwa peran Pratikno adalah simbol kehancuran moral birokrasi dan kehormatan kampus.

“Bangsa ini sedang dibawa pada kehancuran akibat kolaborasi intelektual dengan politik kotor. Pratikno adalah contoh nyata bagaimana seorang ilmuwan bisa berubah menjadi pelacur intelektual karena kekuasaan dan uang.”

Ia menyerukan pentingnya penelusuran rekam jejak dan akuntabilitas terhadap figur-figur intelektual yang menyalahgunakan pengaruhnya demi kepentingan politik sempit, serta menyerukan rakyat dan masyarakat kampus untuk tidak diam melihat kerusakan yang sedang terjadi. 

Sumber: JakartaSatu