Ketika Pernikahan Beda Agama Berakhir di Ruang Sidang

Gambar ini saya lihat di TikTok, diunggah oleh seorang sesepuh yang berbagi cerita. Kisahnya tentang pernikahan beda agama di awal 2025, yang akhirnya berujung perpisahan di ruang sidang ini.

Pernikahannya digelar di gereja, dengan gaun putih nan anggun. Namun resepsinya justru diadakan di sebuah gedung, dan sang mempelai wanita mengenakan jilbab yang cantik.

"Konsepnya nasi campur, semua dicampur, yang penting aku suka," tulisnya disertai emoji tertawa. Tapi di balik kelakar itu, ternyata ada konsekuensi yang tak terelakkan.

Ruang sidang dalam foto itu adalah Pengadilan Negeri bisa dikenali dari jubah hakim berwarna merah. Detail kecil ini punya arti besar. Artinya, pernikahan mereka dulu dicatatkan sebagai pernikahan Kristen.

Mengapa? Karena Pengadilan Agama hanya berwenang menangani perceraian dari perkawinan yang dilangsungkan secara Islam.

Di sinilah persoalannya mulai terlihat. Sistem pencatatan kependudukan kita, sejujurnya, tidak dirancang untuk mengakomodasi "pernikahan beda agama." Jadi, pencatatan disesuaikan dengan prosesi pernikahan yang dipilih pasangan.

Kalau akadnya di gereja, Catatan Sipil akan mencatatnya sebagai pernikahan Kristen. Begitu pula jika upacaranya di pura, akan tercatat sebagai pernikahan Hindu. Dan seterusnya.

Nah, buat yang masih kebelet untuk menikah beda agama, mungkin perlu berpikir ulang sebelum mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Hasilnya sudah bisa ditebak: pasti ditolak.

Alasannya berakar pada konstitusi. Pasal 1 UUD 1945 menyatakan negara ini berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia memang bukan negara agama, tapi ia punya tugas untuk melindungi sekaligus mengatur tata cara beragama yang diakui di sini.

Selama agama yang bersangkutan melarang pernikahan beda keyakinan, maka negara pun tak akan bisa mencabut larangan itu. Intinya, jangan memaksa.

(AL FATIN)