Anhar Gonggong: Otonomi Daerah Jadi Ladang Korupsi Kepala Daerah

Sejarawan Anhar Gonggong menilai kebijakan otonomi daerah yang diterapkan sejak era reformasi justru menjadi ladang subur bagi praktik korupsi kepala daerah. Alih-alih mendekatkan pemerintah dengan rakyat, kebijakan itu dinilai berbalik menjadi bumerang.

Pernyataan itu disampaikan Anhar dalam kanal YouTube pribadinya, Rabu (8/7/2026), menanggapi pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf soal penyebab maraknya korupsi kepala daerah. Anhar mengaku terlibat dalam diskusi perumusan otonomi daerah sejak awal reformasi. Saat itu, kata dia, muncul perdebatan mengenai tingkat otonomi yang ideal, antara provinsi atau kabupaten/kota. Argumen bahwa kabupaten dan kota lebih dekat dengan rakyat akhirnya membuat otonomi diterapkan hingga level tersebut.

"Apa yang terjadi? Korupsi malah merajalela," ujar Anhar. Ia menyoroti fenomena jual beli jabatan eselon di sejumlah daerah demi mengembalikan modal politik yang dikeluarkan saat pencalonan.

Anhar juga menyinggung pernyataan Dede Yusuf yang menyebut mahalnya biaya politik hanya sebagian kecil penyebab korupsi kepala daerah. Menurut Anhar, akar masalahnya justru terletak pada mentalitas calon kepala daerah yang nekat mencalonkan diri meski tak memiliki modal cukup, dengan asumsi dapat mengembalikan dana melalui praktik korupsi begitu menjabat.