Pegiat Politik Desak Prabowo Segera Lakukan Reshuffle Kabinet

Pegiat politik yang juga eksponen Angkatan Reformasi 98, Andrianto Andri, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Menurutnya, penyegaran jajaran menteri diperlukan agar pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien.

Andrianto menilai, Prabowo harus dikelilingi oleh para pembantu yang memiliki kesamaan visi, misi, dan arah perjuangan. Ia juga mengusulkan perampingan struktur kabinet untuk menekan pemborosan anggaran.

“Jika ingin sukses, Prabowo harus mencari pembantunya yang sepaham, seide dan sevisi dengan dirinya. Di samping itu, perlu dilakukan perampingan anggota Kabinet. Sehingga tidak boros dan menghabiskan anggaran yang terlalu banyak,” kata Andrianto dalam keterangannya, Rabu (8/7/2026).

Pandangan itu disampaikan Andrianto dalam Seminar bertajuk “Konflik Geopolitik dan Ancaman Krisis Politik Pemerintahan Prabowo” yang digelar Program Studi Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional di Menara Unas, Ragunan, Selasa (7/7/2026). Seminar itu dihadiri sekitar 100 peserta dan menghadirkan sejumlah pemakalah, antara lain Fuad Bawazier, Selamat Ginting, dan Irma Indriyani, dengan moderator Hilmi Ibrahim.

Menurut Andrianto, tema seminar sebenarnya sudah tepat, namun masih kurang lengkap. Ia meyakini bahwa krisis yang diperkirakan akan terjadi di pemerintahan Prabowo tidak terjadi sama sekali. Sebaliknya, yang terjadi justru krisis terhadap oligarki.

“Saya sendiri, sebagai pendukung kritis Prabowo yakin sebenarnya tema diskusi itu sudah benar, cuma kurang lengkap. Karena dugaan krisis yang akan terjadi di pemerintahan Prabowo itu tidak terjadi sama sekali. Yang terjadi adalah krisis terhadap oligarki. Kenapa? Secara sederhana saya melihat hanya Prabowo yang hari ini yang mampu menegakkan hukum sebaik-baiknya melawan oligarki,” katanya.

Sebagai contoh, Andrianto menyinggung kasus hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim. Menurutnya, meskipun Nadiem dekat dengan orang dekat Prabowo, Presiden tetap membiarkan proses hukum berjalan. “Terlihat jelas Prabowo menghendaki tegaknya supremasi hukum,” ujarnya.

Ia juga mencontohkan penanganan dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN). Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana yang dikenal dekat dengan Prabowo, diberhentikan dan kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung hingga berujung pada penetapan tersangka dan penahanan.

“Kita bisa lihat, hampir semua relasi yang berhubungan dengan korupsi ditindak tegas oleh Presiden. Jadi, saya berani mengambil kesimpulan, Prabowo sedang menegakkan konstitusi secara benar. Harus dikatakan, sejak Indonesia berdiri, Konstitusi kita belum pernah tegak seperti sekarang ini. Terlihat jelas, Prabowo ingin melaksanakan amanat konstitusi yang termaktub dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945,” kata mantan Sekjen Pro Demokrasi (ProDem) itu.

Menurut Andrianto, implementasi Pasal 33 UUD 1945 diwujudkan melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sedangkan amanat Pasal 34 diwujudkan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski mengakui masih ada kekurangan, ia menilai kedua kebijakan itu sudah baik dan perlu didukung masyarakat.

“Masalah masih ada kekurangan, ya perlu dilakukan implementasi dan penyempurnaan yang terus menerus. Sebagai sebuah konsep kebijakan KDMP dan MBG itu sudah baik dan perlu didukung oleh rakyat. Saya berpendapat, kedua kebijakan itu sangat menyentuh intisari dari amanat Konstitusi yang kita pegang bersama,” kata peraih gelar Magister Ilmu Komunikasi dari Universitas Prof. Dr. Mustopo itu.

Andrianto juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Menurutnya, kebijakan itu merupakan implementasi tata kelola ekspor-impor sumber daya alam yang selama ini merugikan negara. Ia menyebut, selama bertahun-tahun sekitar Rp15.000 triliun diraup pihak-pihak tertentu dan mengalir ke Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan negara lainnya.

“Mereka ini merasa tidak senang dan melakukan tindakan untuk mendiskreditkan Prabowo,” katanya.

Andrianto menilai, situasi yang berkembang saat ini bukanlah krisis pemerintahan, melainkan krisis yang dialami kelompok oligarki. “Menurut saya, krisis ini bukan disebabkan oleh Prabowo tetapi oleh para oligarki yang kehilangan kesempatan untuk menghancurkan ekonomi Indonesia. Mereka tidak rela apa yang mereka dapati selama ini dipotong dan diputuskan oleh Kebijakan Prabowo tentang Ekspor Satu Pintu lewat Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI),” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo tetap harus dikritisi secara konstruktif. Menurutnya, Presiden perlu segera mengambil langkah cepat dan tepat, terutama dalam mengurangi pengaruh pemerintahan sebelumnya melalui pergantian personel kabinet. Andrianto menilai Kabinet Merah Putih saat ini terlalu besar dan banyak diisi oleh figur yang tidak memahami visi dan misi Presiden.

“Harus kita akui, Kabinet ini terlalu gemuk dan terlalu dipaksakan. Terlihat jelas yang menjadi anggota Kabinet adalah orang-orang yang tidak tahu dan tidak mengerti visi misi Prabowo. Jadi, jika Prabowo ingin kebijakannya dijalankan secara efektif dan efisien, segera lakukan reshuffle, terutama terhadap orang yang merupakan titipan Presiden sebelumnya,” pungkas Andrianto.