Isu Pajak Sepeda Kembali Viral, Kemenhub Tegaskan Tak Pernah Rencanakan Kebijakan Tersebut

- Rabu, 08 Juli 2026 | 09:50 WIB
Isu Pajak Sepeda Kembali Viral, Kemenhub Tegaskan Tak Pernah Rencanakan Kebijakan Tersebut

Isu pengenaan pajak bagi pesepeda kembali ramai diperbincangkan di media sosial pada awal Juli 2026. Kabar yang menyebut Kementerian Perhubungan akan memberlakukan pajak sepeda ini memicu keresahan di tengah masyarakat karena dinilai menambah beban ekonomi.

Penyebaran isu ini bermula pada 6 Juli 2026 melalui unggahan di Facebook. Akun tersebut membagikan tangkapan layar artikel lama tentang wacana pajak sepeda dan menambahkan narasi provokatif yang menyebut barang elektronik rumah tangga seperti kipas angin, kulkas, hingga AC juga akan dikenakan pajak. Narasi serupa sebelumnya sempat viral di media sosial X pada Juni 2024, dan jejak digital menunjukkan sumber aslinya berasal dari akhir Juni 2020.

Pada masa pandemi Covid-19, tren penggunaan sepeda melonjak drastis. Saat itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, tengah membahas rencana penyusunan regulasi terkait sepeda sebagai moda transportasi. Pernyataan tersebut kemudian disalahartikan oleh sejumlah media online sehingga muncul kesan pemerintah akan memungut pajak dari setiap pemilik sepeda.

Bantahan Resmi Kemenhub

Menanggapi kesalahpahaman yang menyebar luas, Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, saat itu langsung memberikan klarifikasi resmi. Pihak kementerian menegaskan tidak pernah merencanakan, membahas, apalagi menyiapkan aturan terkait pemungutan pajak sepeda. Regulasi yang sedang digodok murni bertujuan mengatur keselamatan pesepeda di jalan raya, seperti kewajiban penggunaan alat pemantul cahaya, helm, dan penyediaan jalur khusus sepeda.

Budi Setiyadi selaku Dirjen Hubdat saat itu juga menegaskan tidak pernah membicarakan ide pajak sepeda, apalagi mengkajinya. Ia mengingatkan bahwa urusan pemungutan pajak bukan kewenangan Kementerian Perhubungan, melainkan ranah Kementerian Keuangan.

Hingga Juli 2026, hasil pemantauan fakta memastikan tidak ada kebijakan baru mengenai penarikan pajak sepeda dari pemerintah. Penyebaran informasi ini masuk dalam kategori false context, yaitu pemanfaatan konten atau berita lama yang disebarkan kembali dengan garis waktu yang keliru.

Editor: Redaksi MuriaNetwork

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags