Di Tengah Klaim Swasembada, Petani dan Buruh Masih Terimpit Biaya Hidup

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa rakyat di desa tidak menggunakan dolar memantik perdebatan tentang sejauh mana pemerintah memahami kondisi ekonomi warganya. Kalimat itu dilontarkan saat peresmian Museum Marsinah, simbol perjuangan buruh di era Orde Baru. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun membela pernyataan tersebut sebagai upaya menjaga stabilitas psikologis masyarakat. Namun, di lapangan, tekanan ekonomi terus dirasakan.

Rupiah masih tertekan hingga pertengahan 2026. Awal Juli, nilai tukar sempat ambruk ke Rp17.994 per dolar AS, menempatkan Indonesia dalam lima besar mata uang terlemah di dunia. Di sisi lain, pemerintah mengklaim swasembada pangan tercapai. Pada 7 Januari 2026, Presiden Prabowo mengumumkan produksi beras 2025 mencapai 34,71 juta ton. Badan Pusat Statistik mencatat luas panen padi 2025 sebesar 11,32 juta hektare, naik 12,69 persen dari tahun sebelumnya. Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menegaskan Indonesia tidak mengimpor beras konsumsi sepanjang 2026.

Namun, klaim itu tak serta-merta menekan harga di pasar. Eka Nindita, mahasiswa pertanian Universitas Padjadjaran, melihat langsung bagaimana petani lokal terdesak oleh cadangan beras nasional, ketidakpastian cuaca, dan harga pasar yang tak sebanding dengan tenaga. "Tingginya pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan naiknya produktivitas beras di dalam negeri," katanya. Menurut Eka, impor sebelumnya dilakukan untuk menutupi kekurangan, tapi persoalan lebih rumit dari sekadar pasokan. Harga beras per awal Juli 2026, berdasarkan data Bank Indonesia, berkisar Rp14.500-Rp17.650 per kg tergantung kualitas. Nilai Tukar Petani nasional pada Juni 2026 justru turun 0,06 persen karena kenaikan harga yang diterima lebih rendah dari yang dibayar.

Dari Sawah ke Pabrik, Beban Buruh yang Sama Beratnya

Tekanan ekonomi juga dirasakan buruh pabrik di Bandung. Rendy, 23 tahun, bekerja sebagai pegawai kontrak dengan upah minimum kota. Setiap akhir bulan, gajinya cepat terkuras untuk biaya makan, transportasi, dan kontrakan. "Harga sembako sekarang makin mahal, kayak beras, minyak. Ngaruh juga ke transportasi, bensin naik harganya," ujarnya. Ia harus hidup hemat, mematok pengeluaran harian agar tidak jebol. Kekhawatiran terbesarnya adalah kenaikan harga pangan dalam tiga hingga enam bulan ke depan yang akan memangkas upahnya yang sudah pas-pasan.

Bantuan Negara dan Beban yang Terus Bertambah

Rendy mengaku bantuan sosial dari pemerintah sangat cocok untuk keluarganya, terutama bagi orang tuanya yang sudah lansia. "Kalau dibilang layak, ya layak sih. Dapet sembako sama uang tunai. Inginnya harga pangan naiknya jangan terlalu tinggi, dan kalau bisa yang jangan terlalu naik itu dari bensin," katanya. Namun, ia masih merasa hidup di persimpangan: upah tak cukup mengejar kebutuhan yang terus naik. Bantuan sosial menjadi penopang, tapi bukan solusi jangka panjang. Keadaan kini hanya soal cukup untuk bertahan.