Piala Dunia 2026 diwarnai kontroversi yang menyeret Presiden FIFA Gianni Infantino. Sorotan tajam mengarah pada keputusan tak lazim FIFA yang membatalkan hukuman kartu merah pemain Amerika Serikat, Folarin Balogun, sehingga ia bisa tampil di babak 16 besar melawan Belgia. Langkah ini memicu kemarahan politisi Eropa yang menuding adanya intervensi politik dari Presiden AS Donald Trump.
Sebelum turnamen dimulai, kedekatan Infantino dengan Trump sudah memicu riak. Infantino sempat membuat internal federasi malu setelah menyerahkan penghargaan perdamaian perdana kepada Trump. Kini, tiga anggota Parlemen Eropa Barry Andrews, Lara Wolters, dan Niels Fuglsang menggalang dukungan dari puluhan legislator untuk meluncurkan penyelidikan resmi terhadap penyalahgunaan wewenang Infantino.
"Mengubah aturan skorsing kartu merah di tengah-tengah turnamen adalah sebuah aib dan penyimpangan keadilan," bunyi pernyataan resmi bersama para legislator Eropa, dilansir dari ESPN, Kamis (9/7/2026).
Balogun menerima kartu merah langsung saat AS mengalahkan Bosnia dan Herzegovina di babak 32 besar. Namun, FIFA secara mengejutkan menangguhkan hukuman larangan bertanding striker berusia 25 tahun itu selama satu tahun, sehingga ia bisa bermain melawan Belgia. Langkah aneh ini dinilai sebagai bentuk penyerahan total FIFA pada tuntutan pemerintahan Trump.
Desakan Penyelidikan
Para politisi Eropa kini meminta asosiasi sepak bola di negara-negara Uni Eropa untuk mendesak Komite Etik FIFA memeriksa Infantino. Mereka ingin mengusut adanya pelanggaran netralitas politik, termasuk pemberian hadiah Peace Prize kepada Trump. Hingga saat ini, surat desakan tersebut telah ditandatangani oleh 35 anggota parlemen.
"Keindahan olahraga terletak pada aturan yang adil dan transparan, yang kini dirusak oleh intervensi politik luar," tegas mereka.
Di sisi lain, Donald Trump secara terbuka mengakui dirinya menelepon FIFA sebanyak tiga kali untuk meninjau ulang kartu merah Balogun. Namun, Trump membantah bahwa Infantino yang mengambil keputusan akhir secara sepihak, melainkan melalui komite disiplin independen. Pihak FIFA berkilah pemulihan status bermain Balogun murni keputusan komite disiplin dan bukan intervensi pribadi. Ironisnya, FIFA selama ini dikenal sangat mengharamkan intervensi politik dan pernah menjatuhkan sanksi larangan bertanding kepada 10 negara akibat alasan tersebut.
Artikel Terkait
Perempat Final Piala Dunia 2026 Dimulai: Prancis vs Maroko Jadi Laga Pembuka
AS Lancarkan Serangan Baru ke Iran, Trump Nyatakan Gencatan Senjata Berakhir
Prancis vs Maroko: Duel Ulangan Semifinal Piala Dunia 2022 di Babak 8 Besar
Prancis Bawa Memori Manis ke Perempat Final Piala Dunia 2026 Lawan Maroko