Iran Tuding AS Langgar Kesepakatan Islamabad MoU, Ancaman Militer Kembali Meningkat

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah Teheran menuduh Washington melanggar Islamabad Memorandum of Understanding (MoU), kesepakatan sementara yang diteken pada 17 Juni 2026 untuk menghentikan konfrontasi militer dan membuka jalan menuju perundingan damai.

Pemerintah Iran menyatakan Amerika Serikat tidak hanya mencabut penangguhan sementara sanksi terhadap ekspor minyak Iran, tetapi juga kembali melancarkan operasi militer di wilayahnya. Kedua langkah tersebut dinilai bertentangan dengan isi kesepakatan yang sebelumnya disepakati kedua negara.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menegaskan bahwa MoU sejak awal dibangun atas prinsip "komitmen dibalas dengan komitmen", bukan atas dasar saling percaya. Menurutnya, Iran telah menjalankan kewajibannya, sementara Amerika Serikat justru mengambil tindakan sepihak yang merusak fondasi kesepakatan.

"Republik Islam Iran akan terus dengan tegas mempertahankan kepentingan nasionalnya dan menjalankan kedaulatannya," tegas Baqaei.

Iran bahkan menyebut pencabutan relaksasi sanksi minyak sebagai pelanggaran terhadap salah satu klausul dalam MoU, karena dilakukan kurang dari tiga pekan setelah dokumen tersebut ditandatangani. Pemerintah Iran menilai langkah itu menunjukkan tidak adanya itikad baik Washington untuk mempertahankan proses deeskalasi.

Iran Sebut Serangan AS Langgar Kesepakatan

Selain persoalan sanksi, Teheran juga menyoroti serangan militer terbaru Amerika Serikat ke sejumlah fasilitas pemantauan di pesisir selatan Iran. Pemerintah Iran menilai operasi tersebut melanggar ketentuan utama dalam Islamabad MoU yang mewajibkan seluruh pihak menghentikan aksi militer selama masa perundingan berlangsung.

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan akan mengambil langkah yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingan nasional dan kedaulatan negaranya apabila pelanggaran terus berlanjut.

Pernyataan serupa juga disampaikan Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baqer Ghalibaf. Ia menuduh Amerika Serikat berulang kali melanggar kesepakatan melalui ancaman serangan lanjutan, pemberlakuan kembali sanksi minyak, hingga operasi militer terbaru di wilayah Iran.

"Pelanggaran Besar terhadap Nota Kesepahaman oleh AS," tulisnya. "Era intimidasi dan pemerasan telah berakhir. Kami tidak akan menyerah."

Di sisi lain, Washington berpendapat langkah tersebut merupakan respons atas serangan Iran terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Presiden Donald Trump sebelumnya bahkan menyatakan nota kesepahaman dengan Iran sudah "berakhir" dan menilai tidak ada lagi dasar untuk melanjutkan proses negosiasi.

Islamabad MoU sendiri merupakan kesepakatan sementara berisi 14 poin yang dicapai pada Juni 2026. Dokumen itu mengatur penghentian permusuhan, pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz, pelonggaran sejumlah sanksi, serta masa negosiasi selama 60 hari menuju perjanjian damai yang lebih permanen.