Presiden dinilai tengah melakukan militerisasi secara gencar dengan menempatkan perwira militer di jabatan sipil. Langkah ini disebut sebagai bentuk pembodohan sistematis yang justru melemahkan akal budi masyarakat.
Militerisasi didefinisikan sebagai proses meresapkan nilai, institusi, dan praktik militer ke dalam kehidupan sosial, sehingga kekerasan dan perang dianggap normal. Pelatihan fisik dan mekanis terhadap warga sipil dinilai hanya memperkuat otot, bukan akal. Akibatnya, masyarakat menjadi patuh tanpa berpikir kritis dan rentan terhadap sugesti bahwa atasan harus dipatuhi.
Padahal, peradaban atau civilization menurut kamus-kamus utama seperti Oxford, Cambridge, Merriam-Webster, dan American Heritage menekankan pada perkembangan budaya dan teknologi, serta organisasi sosial yang terstruktur. Militerisasi justru bertolak belakang dengan semangat peradaban.
Kritik ini disampaikan oleh pengamat yang menilai presiden tidak memahami bahwa peradaban bukanlah militerisasi. Jika dibiarkan, militerisasi dikhawatirkan akan semakin merusak tatanan sosial dan melemahkan kemampuan berpikir masyarakat.
Artikel Terkait
Kejanggalan Barang Bukti Ijazah Jokowi: Fotokopi Dilegalisir Agustus 2025, Asli Tak Ada
Roy Suryo Klaim Dapat Dukungan dari SBY dan Mantan Menteri di Tengah Kasus Ijazah Palsu Jokowi
FIFA di Antara Politik dan Standar Ganda
Kesiapan Emosional Lebih Penting dari Usia dalam Pernikahan