Celios: Latihan Militer Calon Manajer Koperasi Desa Tidak Relevan, Lima Peserta Tewas

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengecam latihan dasar militer (latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Menurutnya, program itu tidak relevan dengan kebutuhan teknis pengelolaan koperasi, apalagi setelah lima peserta dilaporkan meninggal dunia.

Kritik itu disampaikan Bhima kepada JawaPos.com, Sabtu (27/6/2026), menyusul insiden kematian dalam program latsarmil. Ia menilai pelatihan ala militer justru tidak menjawab kompetensi utama yang dibutuhkan untuk mengelola koperasi di tingkat desa.

“Orang cari kerja malah meninggal, pelatihannya jelas tidak relevan dengan kebutuhan sebagai pengelola koperasi. Harus distop latihan ala militer di program kopdes merah putih,” ujar Bhima.

Bhima memandang kebijakan ini menunjukkan pendekatan yang keliru dalam membangun tata kelola koperasi. Model komando militer dinilainya tidak memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan manajerial, pelayanan anggota, dan penguatan kelembagaan.

“Kenapa latihannya militer? Ini kan biar menunjukkan supremasi sipil lemah, maka komandonya adalah militer. Nah jadi ini kan juga perluasan militer yang harus dikritik ya di bidang koperasi,” tegasnya.

Risiko Program Top-Down

Selain mengkritik latsarmil, Bhima juga menyoroti potensi program KDMP mengulang persoalan program lain yang disusun terburu-buru. Ia mencontohkan lokasi koperasi yang tidak strategis, seperti dekat kuburan atau tempat pembuangan sampah, serta akses jalan yang kurang mendukung.

Menurutnya, kondisi itu menunjukkan pengembangan KDMP berisiko menghadapi persoalan perencanaan dan tata kelola sejak awal. Jika tidak dibenahi, program yang seharusnya menguatkan ekonomi desa justru berpotensi menimbulkan inefisiensi hingga celah korupsi.

Bhima juga menyoroti pola pengelolaan yang terlalu top-down. Ia menegaskan koperasi semestinya tumbuh dari keanggotaan dan kebutuhan riil masyarakat, bukan dipaksakan dari atas tanpa memastikan daya saing dan partisipasi anggota.

Model semacam itu, kata Bhima, bahkan bisa memunculkan persoalan baru bagi pelaku usaha kecil yang sudah ada. Jika koperasi desa terus disubsidi tanpa desain yang tepat, keberadaannya dikhawatirkan justru mematikan warung-warung kelontong di sekitar desa.

Skema Pembiayaan Membebani Fiskal

Bhima menambahkan, mekanisme pembiayaan KDMP yang menggunakan cicilan bank lalu dibayar lewat APBN, APBD, dan Dana Desa juga patut dikritisi. Pola tersebut berisiko menyedot kapasitas fiskal negara dan kredit perbankan tanpa menjamin perputaran ekonomi masyarakat berjalan efektif.

Polemik KDMP tidak hanya menyangkut tragedi kematian peserta latsarmil, tetapi juga desain program secara keseluruhan. Kritik Bhima menempatkan isu keselamatan peserta, relevansi pelatihan, dan efektivitas model koperasi sebagai persoalan yang saling berkaitan.

Dengan jatuhnya korban jiwa dan munculnya kritik dari kalangan ekonom, tekanan terhadap pemerintah untuk mengevaluasi program ini diperkirakan semakin besar. Bagi Bhima, penghentian latsarmil menjadi langkah mendesak agar perbaikan program koperasi desa dimulai dari pendekatan yang lebih sipil, relevan, dan sesuai kebutuhan lapangan.