Pemprov Sulsel Biayai BPJS Ketenagakerjaan untuk 10.000 Nelayan dan Pekerja Informal demi Perluas Perlindungan Sosial

Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kini mengalihkan perhatiannya ke kelompok pekerja yang selama ini mungkin terabaikan. Nelayan, tukang ojek, pedagang kaki lima, dan pekerja sektor informal lainnya mulai masuk dalam radar perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Langkah ini bukan tanpa alasan. Kelompok-kelompok ini punya risiko kerja yang tinggi, tapi di sisi lain kondisi ekonomi mereka seringkali tidak menentu. Minimnya perlindungan kerja membuat mereka sangat rentan. Makanya, pemerintah daerah merasa perlu turun tangan.

Caranya? Dengan memperluas kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang menarik, biayanya ditanggung lewat anggaran daerah. Jadi bukan cuma imbauan, tapi ada aksi nyata dari kantong pemerintah provinsi.

Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, ngasih gambaran. Sampai sekarang, katanya, sudah sekitar 1,55 juta pekerja yang terdaftar. Angka itu kurang lebih 36,97 persen dari target total 2,04 juta pekerja. Lumayan, tapi masih jauh dari selesai.

Dari jumlah itu, ada alokasi khusus untuk pekerja rentan. Jufri menjelaskan,

“Pemerintah Provinsi Sulsel juga memberikan perlindungan bagi kelompok pekerja rentan melalui alokasi APBD provinsi untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya, Jumat (24/4/2026) kemarin.

Tahun ini saja, sudah 10.000 nelayan dan 2.320 pekerja perkebunan sawit yang didaftarkan. Semua pakai skema pembiayaan dari APBD. Bayangkan, mereka yang biasanya tidak terpikir untuk punya jaminan sosial, sekarang mulai tercover.

Ini sebenarnya bagian dari strategi besar. Pemerintah ingin memperluas jangkauan perlindungan sosial, terutama buat sektor informal. Soalnya, selama ini mereka yang paling sering kena risiko kerja dan pendapatannya pun tidak tetap. Kadang dapat, kadang tidak.

Tapi pemerintah tidak cuma ngasih biaya. Mereka juga sadar, masalahnya bukan cuma soal uang. Banyak pekerja informal yang belum paham pentingnya jaminan sosial. Makanya, sosialisasi gencar dilakukan.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi bareng BPJS Ketenagakerjaan turun ke lapangan. Mereka kasih edukasi, ngomong dari hati ke hati, supaya masyarakat ngerti kalau jaminan sosial itu penting untuk jangka panjang. Bukan cuma buat sekarang, tapi juga buat masa depan.

Program ini sejalan dengan target Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ). Intinya, semua pekerja, baik yang di kantoran maupun yang di pasar, harus punya perlindungan yang layak. Tidak ada yang boleh ketinggalan.

Pemerintah daerah juga berharap pemerintah pusat terus mendukung. Bukan cuma soal duit, tapi juga pendampingan dan penguatan kebijakan. Soalnya, targetnya masih panjang. Cakupan perlindungan di Sulsel harus terus naik.

“Kita berharap terus ada pendampingan dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah dalam mendorong perluasan cakupan universal coverage jamsostek bagi pekerja,” pungkas Jufri.