“Prabowo itu kan Presiden bersama, Presiden kita bersama,” tegas Mahfud. “Dia harus mengayomi semua. Yang mendukung, yang tidak mendukung, yang kritik, harus dilindungi dan didengarkan. Secara konstitusional, dia sudah dilantik sah sebagai Presiden. Apapun kritik orang, ya sudahlah… dia sudah Presiden.”
Di sisi lain, Mahfud mengajak semua elemen bangsa untuk berbagi peran. Suara-suara kritis, dalam pandangannya, mengambil posisi yang justru penting. Tujuannya agar pemerintah tidak jadi kedap dan steril dari masukan.
Pembahasan kemudian merambah ke akademisi Sukidi yang dalam forum yang sama menyebut kritik itu sebagai “perlawanan beradab”. Mahfud lantas menerangkan soal bedanya perlawanan beradab dengan yang anarkis. Baginya, demokrasi harus diiringi dengan keadaban.
“Lawan dari perlawanan beradab ya perlawanan anarkis,” jelasnya. “Demokrasi kalau tidak diatur pedoman berkeadaban yaitu hukum bisa jadi anarki. Coba bayangkan, bebas berbuat apa saja dengan dalih negara demokrasi? Itu anarki namanya. Nah, adanya hukum, konstitusi, dan etika dalam menyampaikan masukan untuk negara, itulah yang disebut berkeadaban.”
Gagasan ini mengingatkannya pada pidato Bung Karno tentang toleransi berkeadaban, yang meski konteksnya beda, prinsipnya dikenal luas. Demokrasi berkeadaban, bagi Mahfud, adalah demokrasi yang tidak liar, tidak anarki, dan jauh dari teror atau kerusuhan.
Karena itu, kritik dari masyarakat sejatinya tak perlu direspons dengan negatif. Justru itu adalah tindakan beradab. “Apa salahnya orang bicara seperti itu?” tanyanya. “Kecuali kalau ada unsur fitnah. Tapi ini kan tidak. Yang dibicarakan adalah fakta-fakta lapangan yang direfleksikan dalam sebuah pidato.”
Artikel Terkait
Mahfud MD Jelaskan Batasan Makar: Kritik dan Gerakan Rakyat Bukan Penggulingan Pemerintah
Pria Ditemukan Tewas di Kamar Mess, Polisi Duga Meninggal karena Sakit
Mahfud MD Soroti Janji Prabowo Soal UU Perampasan Aset yang Mandek
Bupati Bone Kenang Masa Jadi Pengantar Surat di Soppeng