Prabowo Tegaskan Rakyat Berhak Ganti Pemerintah yang Dinilai Tak Baik

Di tengah Rapat Kerja Pemerintah di Istana, Rabu lalu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan yang cukup gamblang. Intinya, rakyat punya kuasa penuh. Jika suatu pemerintahan dinilai tak bekerja dengan baik, rakyat bisa menggantinya. Itu hak mereka dalam sistem demokrasi.

"Kita telah memilih bernegara secara demokrasi, demokrasi kedaulatan di tangan rakyat. tidak ada masalah. Kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya, gantilah pemerintah itu," tegas Prabowo.

Menurutnya, mekanisme untuk pergantian itu sudah tersedia dan dijamin konstitusi. Semua ada jalurnya, mulai dari pemilihan umum yang rutin digelar hingga proses pemakzulan atau impeachment. Yang penting, semuanya berjalan tertib dan damai.

"Ada mekanismenya, dengan baik, dengan damai, bisa dengan melalui pemilihan umum tidak ada masalah bisa juga melalui impeachment tidak ada masalah tapi impeachment ya melalui saluran. Ada salurannya, DPR, MK, MPR, dilakukan tidak masalah," paparnya lebih rinci.

Prabowo lalu menengok ke belakang, menyinggung sejarah panjang Indonesia. Dia mengingatkan bahwa sejumlah pergantian kepemimpinan nasional telah terjadi tanpa menimbulkan gejolak berarti. Soekarno, Soeharto, lalu Gus Dur ketiganya lengser melalui proses, bukan lewat jalan kekerasan.

"Dalam sejarah kita, telah terjadi beberapa pergantian. Bung Karno turun dengan damai, Pak Harto turun dengan damai, Gus Dur turun dengan damai melalui proses, tidak melalui kekerasan," sambungnya.

Di akhir pernyataannya, dia mengajak semua pihak untuk percaya. Percaya pada sistem yang sudah dibangun para pendiri bangsa, percaya pada kekuatan sendiri, dan tentu saja, percaya pada masa depan Indonesia.

"Jadi saudara-saudara, percayalah kepada sistem yang telah dibangun oleh pendiri-pendiri bangsa kita, percayalah pada kekuatan kita sendiri, percayalah kepada Indonesia," tutupnya.