Pemerintah Tetapkan WFH Setiap Jumat Mulai 2026 untuk Tekan Konsumsi Energi

Mulai Jumat depan, tepatnya 1 April 2026, suasana perkantoran di kota-kota besar diprediksi akan lebih sepi. Pemerintah resmi memberlakukan kerja dari rumah atau WFH setiap hari Jumat. Bukan tanpa alasan, langkah ini disebut-sebut sebagai strategi jitu untuk menahan laju konsumsi energi, terutama bahan bakar minyak yang harganya terus merangkak naik.

Bonti Wiradinata, seorang pengamat kebijakan publik dari Unpad, melihat ini sebagai langkah yang cukup cerdik. Menurutnya, daripada menaikkan harga BBM yang pasti bikin rakyat mengeluh dan berpotensi memicu inflasi, pemerintah memilih mengatur permintaan.

“Kebijakan WFH Nasional setiap Jumat merupakan langkah strategis. Pemerintah terlihat memilih jalur manajemen permintaan daripada menaikkan harga subsidi yang berisiko memicu inflasi dan gejolak politik,”

Ujarnya, seperti dilansir JawaPos akhir pekan lalu.

Dampaknya? Bonti yakin bakal signifikan. Bayangkan saja, gedung-gedung pencakar langit di Jakarta, Surabaya, atau Medan yang biasanya penuh aktivitas di hari kerja, bisa menghemat listrik sampai 15–20 persen. Belum lagi soal transportasi. Sektor ini kan penyumbang hampir separuh konsumsi energi nasional. Kalau orang nggak perlu berangkat ke kantor, otomatis pemakaian BBM bisa ditekan.

“Penghematan terjadi pada dua titik utama, yaitu operasional gedung dan konsumsi bahan bakar kendaraan,” jelas Bonti.

Lalu bagaimana dengan produktivitas? Bonti justru optimis. Selama infrastruktur digitalnya mendukung, kerja hybrid malah bisa bikin kinerja lebih efisien. “Kuncinya bukan pada lokasi kerja, melainkan pada infrastruktur digital sebagai backbone manajemen birokrasi,” katanya menegaskan.

Langkah Rasional, Tapi...

Pendapat senada datang dari Kristian Widya Wicaksono, pakar dari Universitas Katolik Parahyangan. Ia menilai WFH ini sebagai langkah yang masuk akal. Negara bisa berhemat tanpa harus menguras anggaran subsidi lebih dalam atau memutuskan kenaikan harga BBM yang selalu sensitif.

“Kebijakan ini merupakan bentuk intervensi di sisi permintaan untuk menekan konsumsi energi tanpa harus menaikkan harga BBM atau subsidi,”

tutur Kristian.

Tapi, ia juga mengingatkan. Hitungan penghematannya nggak bakal linier sempurna. Iya, konsumsi BBM untuk transportasi mungkin turun. Tapi di sisi lain, pemakaian listrik di rumah-rumah justru bisa naik karena banyak yang WFH. Ac nyala seharian, laptop dicharge, belum lagi aktivitas rumah tangga lainnya.

Meski begitu, di tengah tekanan krisis energi global yang makin terasa, kebijakan ini tetaplah sebuah langkah ke arah yang benar. Setidaknya, ada upaya konkret untuk mengelola situasi yang pelik ini.