Pemkot Surabaya Perketat Pengawasan Pendatang Pascalebaran

SURABAYA Usai Lebaran, gelombang orang berduyun-duyun ke kota besar seperti Surabaya sudah jadi pemandangan biasa. Nah, kali ini Pemkot Surabaya memutuskan untuk bersikap lebih tegas. Mereka bakal memperketat pengawasan terhadap para pendatang, terutama yang datang tanpa bekal jelas, untuk mengantisipasi berbagai masalah sosial yang kerap muncul kemudian.

Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan, Surabaya tak bisa serta-merta menerima semua orang. Setiap pendatang akan dipantau, termasuk soal mata pencaharian mereka.

“Kalau tidak memiliki pekerjaan yang jelas, tentu akan kami pertimbangkan untuk tidak masuk ke Surabaya,”

ucapnya, Senin (23/3/2026). Pernyataan itu sekaligus jadi peringatan keras bagi siapa saja yang berniat mengadu nasib secara gegabah.

Kekhawatiran pemerintah kota sebenarnya punya dasar. Setiap tahun, urbanisasi pascalebaran kerap menyisakan persoalan pelik. Jumlah gelandangan dan pengemis yang masuk kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) biasanya melonjak. Di sisi lain, potensi kriminalitas juga meningkat ketika orang datang dengan tangan kosong dan harapan yang terlalu tinggi.

Maka, sebagai langkah antisipasi, operasi yustisi bakal digelar. Nantinya, petugas gabungan dari berbagai perangkat daerah hingga pengurus RT/RW akan turun tangan. Mereka akan memeriksa kelengkapan administrasi, alamat tempat tinggal, dan yang paling krusial: kepastian kerja para pendatang baru itu.

Namun begitu, pemerintah tak bisa bekerja sendirian. Peran masyarakat dinilai krusial. Pemkot meminta warga yang membawa atau mempekerjakan pendatang dari luar daerah untuk segera melapor ke pengurus setempat. Ini bukan sekadar formalitas.

“Dengan pelaporan itu, kita bisa mengetahui siapa saja yang datang dan apa pekerjaannya. Ini penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban kota,”