Mahfud MD Pertanyakan Efektivitas dan Dorong Evaluasi Keterlibatan Indonesia di Board of Peace

Namun begitu, Mahfud merasa belum terlambat bagi Indonesia untuk mengoreksi sikap. Masyarakat pun diajak untuk tidak terjebak dalam debat sektarian seperti Sunni-Syiah. Ini soal kemanusiaan, titik.

"Oleh sebab itu, saya kira seruan-seruan kita untuk membantu Iran demi kemanusiaan, bukan soal aliran-aliran Sunni-Syiah dan sebagainya, itu menjadi penting. Saya kira Pak Prabowo juga dalam langkah-langkahnya itu karena memikirkan posisi dan langkah yang tepat bagi Indonesia, berhitung tentang posisi dirinya dan posisi Indonesia," papar Mahfud.

Ia paham, setiap orang bisa punya perspektif berbeda. Tapi dalam situasi genting seperti sekarang, pemerintah dituntut lebih arif. Tidak boleh sekadar meneruskan keterlibatan di BOP hanya karena sudah terlanjur masuk.

"Tidak apa-apa berhenti karena ada kekeliruan kolektif yang harus kita akui," ujarnya lugas.

Setelah itu, arah politik kita perlu diperbarui. Khususnya untuk mencapai perdamaian dunia, yang notabene adalah pesan konstitusi dan salah satu tujuan bernegara kita. Dalam pembukaan UUD 1945, jelas disebutkan tentang "melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."

Mahfud lalu menjabarkan, semangat itu yang dulu diterjemahkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Hatta yang merumuskan politik bebas-aktif, sementara Bung Karno memberi dukungan nyata bagi kemerdekaan bangsa-bangsa Asia-Afrika. Dari sanalah kemudian banyak negara baru bermunculan.

Terakhir, ia berpesan agar masyarakat tidak sibuk mempertentangkan konsep teokrasi atau demokrasi di negara lain. Setiap bangsa punya kedaulatan dan ideologi masing-masing yang harus dihormati.

"Saya kira ini kemanusiaan, perdamaian dunia. Setiap bangsa mempunyai ideologinya sendiri, mempunyai pandangannya sendiri yang harus dihormati, lalu bekerja bersama-sama membangun perdamaian dunia. Saya kira itu yang perlu bagi Indonesia sekarang," tutup Mahfud.