Anggota DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang Keterlibatan Indonesia di Board of Peace

Masalahnya tidak cuma soal persepsi. Di lapangan, rencana keikutsertaan ini sudah ditolak. Perwakilan Hamas di Palestina, kata Hasanuddin, secara terbuka telah menyatakan penolakan terhadap keberadaan pasukan asing di Gaza, termasuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) BoP.

“Penolakan disebut telah muncul sejak dua pekan lalu ketika perwakilan Hamas secara terbuka menyatakan penolakan terhadap keberadaan pasukan asing di Gaza dan mengklaim telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia,” paparnya.

Di sisi lain, beban anggarannya juga tidak main-main. Partisipasi dalam misi semacam ini tentu butuh biaya besar. Di tengah tekanan fiskal dan ketidakpastian ekonomi global, pemerintah diminta lebih jeli. Prioritas belanja negara harus benar-benar dipilih dengan hati-hati.

Lima Alasan untuk Mundur

Menyimpulkan argumennya, Hasanuddin merinci setidaknya lima alasan kuat untuk segera mundur dari BoP. Pertama, partisipasi ini dinilai melukai mandat konstitusi. Kedua, sikap pemerintah terhadap konflik global dinilai kurang tegas.

Ketiga, ada risiko nyata yang bisa mengganggu hubungan diplomatik dan solidaritas kita dengan Palestina. Keempat, beban fiskal dari alokasi anggaran misi ISF tidak bisa dianggap enteng.

Dan yang kelima, mungkin yang paling mengkhawatirkan: risiko Indonesia terjebak dalam kepentingan politik negara tertentu. Jika itu terjadi, citra bangsa di mata dunia yang bisa jadi taruhannya.