Anggota DPR Hidayat Nur Wahid Desak Pemerintah Tinjau Ulang Perjanjian Dagang dengan AS Soal Jaminan Halal

SulawesiPos.com – Pemerintah diminta waspada. Kali ini, peringatan datang dari anggota Komisi VIII DPR, Hidayat Nur Wahid, yang menyoroti dampak Perjanjian Dagang Timbal Balik atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat. Kekhawatirannya jelas: bagaimana nasib industri halal kita nanti?

Menurut Hidayat, ada sejumlah ketentuan dalam ART yang berpotensi menghilangkan kewajiban sertifikasi halal untuk produk impor tertentu dari AS. Tak hanya itu, keterangan tentang status nonhalal pun bisa saja tak perlu dicantumkan. Kalau ini terjadi, ya jelas berisiko. Bisa-bisa konsumen kita yang dirugikan, sementara industri halal dalam negeri yang sedang naik daun justru terhambat.

“Jangan sampai perjanjian dagang resiprokal (ART) dengan AS itu malah dalam praktiknya tidak resiprokal karena merugikan Indonesia dengan tidak dihormatinya hukum tentang Jaminan Produk Halal yang masih berlaku,” tegas Hidayat di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Posisi Indonesia di peta halal global sebenarnya cukup kuat. Laporan Global Islamic Economy Indicator 2024 mencatat kita ada di peringkat ketiga dunia, cuma kalah dari Malaysia dan Arab Saudi. Tapi, momentum bagus ini bisa buyar.

Hidayat khawatir, pembebasan sertifikasi halal untuk produk impor khususnya di sektor kosmetik dan farmasi akan mendistorsi pasar. Industri dalam negeri yang sudah susah payah membangun ekosistem halal, tiba-tiba harus bersaing dengan produk impor yang status kehalalannya tak jelas.

“Produk kosmetik dan farmasi halal yang menjadi keunggulan Indonesia justru akan menghadapi impor produk sejenis dari Amerika Serikat tanpa kewajiban status kehalalan sebagaimana disepakati dalam ART,” paparnya lebih lanjut.