Kapolri Perintahkan Bareskrim Tindak Tegas Pencucian Uang dari Tambang Emas Ilegal

Dari penggeledahan, penyidik berhasil mengamankan sejumlah barang bukti krusial. Bukti-bukti itu berupa dokumen dan barang lain yang diduga terkait dengan aktivitas penampungan, pengolahan, hingga penjualan emas haram tersebut.

Dukungan Analisis Keuangan dan Modus Operandi

Temuan di lapangan semakin diperkuat oleh analisis keuangan yang mendalam. Laporan Hasil Analisis (LHA) dari PPATK mengidentifikasi adanya pola transaksi mencurigakan dalam tata niaga emas dalam negeri. Transaksi ini diduga kuat melibatkan perusahaan pemurnian emas yang menggunakan bahan baku dari tambang ilegal.

Berdasarkan data PPATK, nilai transaksi jual beli emas ilegal dalam kurun 2019 hingga 2025 mencapai angka fantastis, yakni Rp25,8 triliun. Modus yang terungkap melibatkan pembelian emas haram yang kemudian disalurkan ke perusahaan pemurnian dan eksportir, memberikan kesan legal pada komoditas yang sebenarnya berasal dari aktivitas kriminal.

Komitmen Hukum dan Efek Jera

Bareskrim menegaskan bahwa pendekatan melalui jerat Tindak Pidana Pencucian Uang ini adalah strategi hukum yang serius. Tujuannya tidak hanya menjerat pelaku di lapangan, tetapi juga menjangkau seluruh rantai pasok yang memberi ruang bagi praktik ilegal tersebut.

"Penyidikan TPPU ini merupakan salah satu pendekatan penegakan hukum, di mana pelaku usaha yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, penjualan mineral apa pun yang berasal dari pertambangan ilegal pasti akan dilakukan penindakan secara tegas," tegas Brigjen Ade Safri Simanjuntak.

Kerja sama intensif dengan PPATK terus dilakukan untuk menelusuri aliran dana hingga ke akarnya. Upaya penegakan hukum ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam melindungi lingkungan dari kerusakan dan mencegah kebocoran pendapatan negara yang sangat besar.