Pemerintah Kembangkan Dashboard Kebijakan untuk Tingkatkan Transparansi di Era Digital

Untuk mewujudkannya, BSKDN tak cuma berwacana. “Saat ini sedang dikembangkan sebuah dashboard yang akan menunjang peran BSKDN sebagai policy hub bidang pemerintahan dalam negeri,” papar Noudy. Ini adalah langkah konkret menuju tata kelola yang lebih terbuka.

Di sisi lain, tantangan komunikasi di era digital juga makin kompleks. Silvany Dianita, Pranata Humas Madya Setjen Kemendagri, menekankan bahwa kecepatan saja tidak cukup. “Komunikasi kebijakan di era digital menuntut pendekatan yang tidak hanya cepat, tetapi juga tepat dan empatik,” katanya.

Menurut Silvany, pesan kebijakan harus diramu dengan bahasa yang mudah dicerna. Tujuannya jelas, agar tidak menimbulkan salah tafsir yang justru bisa memicu masalah baru. Peran humas pemerintah di sini sangat vital. Mereka harus jadi jembatan yang efektif antara kebijakan yang ‘atas’ dengan publik yang ‘bawah’, sekaligus waspada mengantisipasi potensi krisis komunikasi yang bisa meledak kapan saja di dunia maya.

“Kebijakan itu menurut hemat saya akan lebih mudah dicerna,” tutup Silvany, “ketika penyampaian oleh si penyampai kebijakan itu dapat disampaikan di transformasikan dengan lebih mudah.”

Intinya, semua berpusat pada kemudahan akses dan pemahaman. Itulah yang sedang diupayakan.