Anggota DPR Pertanyakan Kesenjangan Data Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Bagi Dolfie, perbedaan ini bukan sekadar selisih angka. Angka 96,8 juta yang disebut Menkes dinilainya belum tepat dan, dalam bahasanya, “tidak firm”. Ia pun menghitung implikasinya.

Persoalan lain yang disoroti adalah mekanisme verifikasi berjenjang dari daerah ke pusat. Menurut Dolfie, sistem kuota yang diterapkan justru berpotensi meminggirkan warga yang sebenarnya berhak.

Di akhir pemaparannya, Dolfie menegaskan bahwa sebenarnya ruang anggaran untuk mencakup 146 juta penerima bantuan itu ada. Problemnya terletak pada perbedaan versi data antara kementerian.

Pertanyaan ini tentu menunggu jawaban dan klarifikasi yang lebih solid dari pemerintah. Data mana yang akan dipakai sebagai pedoman?