Polemik Data PBI BPJS Kesehatan di Hadapan Menkes

Rapat pimpinan DPR pada Senin (9/2/2026) menyisakan pertanyaan kritis. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit, secara terbuka mempertanyakan perbedaan data yang mencolok soal segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Pertanyaan itu ditujukan langsung kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Inti persoalannya sederhana: angka dari pemerintah terasa tak konsisten. Dolfie merasa ada yang janggal dengan data yang disodorkan.

“Mendengar penjelasan dari Pemerintah, khususnya dari Bapak Menteri Kesehatan yang menyebutkan bahwa PBI dibatasi 96,8 juta… dasarnya di mana ya, Pak?” tanya Dolfie memulai.

Ia lalu merujuk pada dokumen resmi. Menurutnya, angka yang benar justru tertuang jelas dalam aturan.

“Di Undang-Undang APBN, Pak. Setahu saya, saya baca ini. Undang-undang APBN, rincian APBN Peraturan Presiden Nomor 118 tahun 2025 lampiran 3, halaman 351… PBI itu 146 juta, Pak. Dengan anggaran 58,9 triliun,” paparnya detail.

Bagi Dolfie, perbedaan ini bukan sekadar selisih angka. Angka 96,8 juta yang disebut Menkes dinilainya belum tepat dan, dalam bahasanya, “tidak firm”. Ia pun menghitung implikasinya.

“Jadi kalau pakai angka 96,8 juta, Pak Menteri… proporsinya terhadap jumlah penduduk sekarang jadi cuma 33%, artinya turun. Padahal, kalau lihat rincian, enggak begitu cara berpikirnya. Nah, ini angka-angka sendiri saja, menurut saya, enggak firm,” lanjutnya tegas.

Persoalan lain yang disoroti adalah mekanisme verifikasi berjenjang dari daerah ke pusat. Menurut Dolfie, sistem kuota yang diterapkan justru berpotensi meminggirkan warga yang sebenarnya berhak.

“Kedua, tadi dikatakan ada verifikasi berjenjang. Kalau saya enggak salah mencermati, tadi ada semacam kuota kepada daerah. Betul. Misalnya kuotanya daerah ini 50, yang daftar 100. Padahal, 100 itu kebutuhannya. Akhirnya diutak-atik, 50 yang masuk, 50 dipending,” tuturnya menggambarkan masalah.

“Nah, ini perlu diperbaiki, Pak Menteri. Kalau seperti ini, artinya kan di bawah sendiri sudah ada filter. Ini yang nggak pas menurut saya.”

Di akhir pemaparannya, Dolfie menegaskan bahwa sebenarnya ruang anggaran untuk mencakup 146 juta penerima bantuan itu ada. Problemnya terletak pada perbedaan versi data antara kementerian.

“Jadi dari sisi anggaran, ruangnya ada, enggak ada masalah sebenarnya. Karena ruangnya memberikan alokasi untuk 146 juta penerima dengan anggaran 58,9 triliun. Agak berbeda dengan tayangan Pak Menteri Sosial, 96,8 juta dengan anggaran 48 triliun,” pungkasnya.

Pertanyaan ini tentu menunggu jawaban dan klarifikasi yang lebih solid dari pemerintah. Data mana yang akan dipakai sebagai pedoman?