Pemkab Majalengka Wajibkan ASN WFH Setiap Senin untuk Efisiensi Energi

Majalengka Terapkan Kerja dari Rumah Setiap Senin untuk ASN

Mulai Senin depan, para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Majalengka, Jawa Barat, akan menjalani pola kerja baru. Mereka diwajibkan untuk work from home atau WFH setiap hari Senin. Langkah ini diambil sebagai bentuk tindak lanjut dari instruksi yang datang dari pemerintah pusat.

Menurut Bupati Majalengka, Eman Suherman, kebijakan ini merupakan sebuah penyesuaian. Tujuannya jelas: mendukung efisiensi pemakaian energi di tengah situasi global yang lagi nggak menentu.

“Ini bentuk penyesuaian terhadap situasi global yang berdampak pada sektor energi. Makanya, perlu upaya efisiensi, termasuk dalam pola kerja ASN,”

kata Eman, seperti dilaporkan Antara, Jumat (27/3/2026).

Dia berharap, dengan mengurangi mobilitas pegawai, konsumsi energi di kantor-kantor pemerintah bisa ditekan. Tapi, jangan salah paham dulu. Eman menegaskan, ini sama sekali bukan hari libur tambahan. Para pegawai tetap harus bekerja penuh dari rumah, sesuai dengan petunjuk atasan masing-masing.

“Pegawai tetap bekerja dari rumah dan melaksanakan tugas sesuai bidangnya masing-masing,”

tegasnya.

Nah, soal teknis pelaksanaannya, akan diserahkan ke masing-masing kepala perangkat daerah. Mereka yang akan mengatur mekanisme kerjanya agar tugas-tugas tetap beres dan efektif. Yang paling penting, pelayanan publik nggak boleh sampai terganggu. Itu prioritas utama.

Eman meminta semua unit layanan yang berhubungan langsung dengan warga untuk tetap buka seperti biasa. “Pengaturan sistem kerja akan dilakukan secara fleksibel agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” ungkapnya.

Untuk masyarakat sendiri, Eman mengimbau agar tidak khawatir. Kebijakan ini lebih bersifat antisipatif, bukan karena ada kondisi darurat di Majalengka.

“Ini bukan karena kondisi darurat di daerah. Kebijakan ini lebih kepada upaya efisiensi dan penyesuaian terhadap perkembangan situasi global,” jelasnya.

Kebijakan WFH ini nantinya akan dievaluasi secara berkala. Tujuannya, untuk memastikan efektivitasnya sekaligus menjaga kinerja ASN dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.