Tiga Peran Kunci Indonesia di Panggung Global: Modal atau Beban di Dewan Perdamaian Gaza?

Pertama; Indonesia jadi Presiden Dewan HAM PBB di 2026.

Ini bukan hal sepele. Indonesia kembali dapat kepercayaan untuk memimpin pembahasan isu hak asasi manusia global. Tahun 2026 itu kebetulan sekaligus menandai 20 tahun usia Dewan HAM PBB. Penetapannya sudah resmi di Jenewa awal Januari lalu.

Sebagai Presiden, Indonesia akan memimpin semua sidang sepanjang tahun. Tantangannya: beranikah kita memanfaatkan posisi strategis ini untuk memperjuangkan hak terbaik bagi bangsa Palestina?

Kedua; Indonesia juga jadi Ketua D-8 tahun ini.

Logo keketuaan sudah diluncurkan. Mulai Januari 2026, Indonesia efektif memimpin organisasi yang beranggotakan negara-negara muslim dengan populasi terbesar ini.

Nah, mampukah Indonesia menggiring D-8 untuk memberikan kontribusi nyata, sesuatu yang konkret, untuk menghentikan penderitaan Palestina? Itu pertanyaannya.

Ketiga; Parlemen kita masih memimpin Forum Parlemen OKI.

Posisi ketua di Parlemen Uni Islamic Conference (PUIC) ini membuka ruang yang luas. Indonesia punya peluang untuk mendorong respon yang lebih solid dari negara-negara OKI terhadap isu Palestina, termasuk mendesak penyelesaian konflik yang lebih terarah.

Itulah tiga peran strategis yang bisa jadi modal. Bisa jadi kekuatan yang super, kalau dimainkan dengan benar.

Mampukah? Penulis nggak mau cuma berandai-andai. Biar waktu yang menjawab. []