Kita kerap dijejali klaim bahwa hidup di era modern adalah puncak peradaban. Teknologi canggih, hukum internasional, dan jargon-jargon hak asasi manusia terdengar di mana-mana. Tapi, coba lihat lebih dalam. Ada fakta mengerikan yang terus muncul ke permukaan: justru orang-orang yang berada di puncak kekuasaan, yang sering kali menjadi dalang kejahatan paling keji.
Ambil contoh kasus Jeffrey Epstein. Skandal itu cuma satu yang kebetulan bocor ke publik. Jaringannya mengerikan perdagangan anak, eksploitasi seksual yang terstruktur rapi. Dia punya pulau pribadi, pesawat jet, dan yang paling parah, perlindungan hukum yang bertahan bertahun-tahun. Pelakunya? Bukan orang sembarangan. Mereka punya akses ke uang, kekuasaan, dan institusi yang seharusnya menegakkan hukum.
Ini bukan cerita baru. Sejarah modern kita penuh dengan pola serupa. Lihat saja, perang yang didalangi demi menggerakkan industri senjata. Atau kudeta di negara lain yang disponsori hanya untuk menguasai sumber daya alamnya. Bahkan eksploitasi manusia bisa dilegalkan lewat celah-celah hukum. Sementara itu, di Irak, Afghanistan, Palestina, atau Suriah, jutaan anak jadi korban. Para pengambil keputusan? Mereka tetap nyaman duduk di balik meja rapat ber-AC.
Yang ironis, dunia punya cara sendiri untuk menyebut semua ini. Bukan kejahatan, tapi “kesalahan kebijakan”. Pelakunya bukan penjahat, melainkan “pemimpin”. Korban-korban diminta untuk mengerti “kompleksitas situasi geopolitik”. Sungguh sebuah permainan kata yang licik.
Di sinilah akar masalahnya. Persoalannya bukan karena kita kekurangan hukum. Tidak. Justru kita kehilangan patokan benar-salah yang mutlak. Saat syariat Allah disingkirkan, keadilan jadi tidak punya pondasi yang kokoh. Ia jadi lentur, bisa dibengkokkan untuk melayani kepentingan. Hukum jadi keras untuk yang lemah, tapi lunak untuk yang berkuasa.
Sistem yang kita anut sekarang sekuler dan kapitalistik menempatkan keuntungan dan manfaat sebagai ukuran segalanya. Kalau sebuah kejahatan mendatangkan untung, secara ekonomi atau politik, maka akan selalu ada pembenarannya. Jika satu bangsa harus dikorbankan demi “stabilitas global”, itu dianggap sebagai harga yang wajar. Makanya, genosida bisa terjadi di depan mata kita, tapi pelakunya malah bebas berkeliaran, bahkan kadang dielu-elukan.
Artikel Terkait
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas, Selidiki Dugaan Pelanggaran IPO
Kebusukan di Balik Tahta: Ketika Kejahatan Dilembagakan oleh Para Penguasa
Pesan Terakhir Hoegeng: Menolak Makam Pahlawan Demi Bersebelahan dengan Istri
Megawati Kenang Hangatnya Tante Meri, Istri Pendamping Hoegeng yang Berpulang