Bencana Ekologis: Ujian Terberat Kedaulatan di Era Modern

Bayangkan kedaulatan sebuah negara. Apa yang terlintas? Tentara kuat, perbatasan kokoh, atau mungkin diplomasi yang lihai. Itu memang gambaran klasik. Tapi coba tengok ke luar jendela. Ancaman paling nyata terhadap stabilitas kita sekarang mungkin bukan tank atau pesawat tempur, melainkan banjir yang tak kunjung surut, tanah longsor yang menyapu permukiman, atau gagal panen akibat iklim yang kacau. Paradigma keamanan kita butuh reset. Pertanyaan mendasarnya: sejauh mana sebuah bangsa bisa disebut berdaulat jika ia gagal menjaga tanah dan air yang menjadi pondasi hidup warganya?

Angka-angka dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tentang musibah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akhir tahun lalu sungguh memilukan. Korban tewas mencapai 1.201 jiwa. Lebih dari seratus ribu orang masih mengungsi. Kerusakannya masif: ratusan ribu rumah, ribuan fasilitas pendidikan, dan ratusan jembatan hancur. Ini bukan sekadar statistik bencana alam biasa. Ini adalah potret kegagalan sistemik.

Menurut sejumlah saksi dan laporan di lapangan, ketika bencana dengan pola yang sama berulang di wilayah yang identik, kita tak bisa lagi menyalahkan alam semata. Ini adalah konsekuensi. Akibat dari pilihan kebijakan dan tata kelola yang, entah bagaimana, selalu menempatkan ekologi di urutan terbawah.

Teori Pertahanan yang Harus Beradaptasi

Dulu, teori pertahanan klasik sangat terpaku pada ancaman militer dari luar. Konsepnya state-centered. Namun sejak era 90-an, pemikiran ini bergeser. Para pemikir seperti Barry Buzan dan kawan-kawan mulai memperkenalkan konsep non-traditional security. Mereka bilang, ancaman terhadap negara bisa datang dari isu lingkungan, ekonomi, atau sosial yang bobrok.

Pendekatan ini makin kuat dengan munculnya konsep human security dari UNDP. Keamanan bukan lagi cuma soal melindungi perbatasan, tapi lebih pada melindungi manusia dari ancaman struktural seperti bencana ekologis yang sebenarnya bisa diprediksi dan diantisipasi. Dalam kerangka ini, keamanan lingkungan (environmental security) jadi krusial. Dampaknya sistemik, lintas batas, dan berjangka panjang.

Dengan kata lain, bencana ekologis bukan cuma urusan Kementerian Lingkungan Hidup. Ini ancaman langsung terhadap legitimasi dan kedaulatan negara itu sendiri.

Hutan dan Laut, Infrastruktur Strategis yang Terabaikan

Kita sering melihat hutan, laut, dan pesisir hanya sebagai sumber daya untuk dieksploitasi. Padahal, mereka adalah infrastruktur strategis pertahanan yang paling dasar. Hutan mengatur tata air, mencegah banjir dan longsor. Laut adalah ruang kedaulatan sekaligus jalur ekonomi vital. Pesisir adalah benteng alami.

Sayangnya, kebijakan kita kerap memandangnya sebagai komoditas. Deforestasi untuk sawit, reklamasi pesisir untuk proyek megah, eksploitasi laut berlebihan. Dari kacamata pertahanan, ini risiko tinggi. Wilayah yang rusak ekologisnya akan jadi sarang kemiskinan, konflik sumber daya, dan yang paling berbahaya: hilangnya kepercayaan rakyat pada negara.

Kita perlu reposisi total. Lingkungan harus dilihat sebagai strategic asset, aset strategis yang harus dijaga mati-matian, bukan sumber daya yang bisa dihabiskan begitu saja.