Menggagas DHKSI: Jembatan Daerah Menuju Panggung Global

Fungsinya strategis. DHKSI bisa fokus mendongkrak perdagangan, menarik turis asing, dan menggiring investasi ke daerah. Unit ini juga akan menjadi penghubung vital antara pemda dengan Kemlu dan berbagai pihak asing. Misalnya saat ada kunjungan delegasi asing, daerah menjadi tuan rumah konferensi internasional, atau saat perlu berurusan dengan kantor konsulat yang ada di wilayahnya.

Membentuk DHKSI bukan berarti menciptakan birokrasi baru yang berbelit. Ini lebih soal menyinergikan dan memusatkan tugas-tugas yang selama ini mungkin tersebar di berbagai dinas. Tugas terkait hubungan luar negeri dikumpulkan di satu atap agar lebih fokus dan mudah dikelola.

Garda Terdepan Kedaulatan di Perbatasan

Peran DHKSI bahkan bisa lebih krusial bagi kepentingan nasional. Ia bisa membantu memastikan semua aktivitas daerah di kancah internasional selaras dengan kebijakan pusat. Isu perbatasan adalah contoh paling nyata.

Nilai strategis DHKSI akan sangat terasa di provinsi-provinsi yang berbatasan langsung dengan negara lain. Di Indonesia, ada tujuh provinsi yang berbatasan darat dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste: Kalbar, Kaltim, Kaltara, NTT, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Belum lagi yang berbatasan laut. Setidaknya 14 provinsi, dari Aceh sampai Papua Tengah, berhadapan langsung dengan sepuluh negara tetangga seperti Australia, Singapura, atau Filipina di lautan.

Di wilayah-wilayah seperti ini, DHKSI bisa berfungsi sebagai garda terdepan. Mereka yang pertama kali mengidentifikasi dan memitigasi masalah lintas batas, seperti pencurian ikan ilegal. Mereka juga yang bisa lebih lincah memfasilitasi perlindungan bagi Warga Negara Indonesia asal daerahnya yang bermasalah di luar negeri.

Perbandingan Praktik Tata Kelola Global

Lalu, apakah ide semacam ini hanya angan-angan? Sama sekali tidak. Membentuk unit urusan luar negeri di tingkat daerah justru merupakan praktik umum di banyak negara.

Ambil contoh negara bagian di AS. Mereka punya Office of Foreign Missions. Provinsi di Tiongkok atau Vietnam punya kantor urusan luar negeri sendiri. Begitu pula region di Prancis atau prefektur di Jepang, semuanya memiliki divisi khusus yang menangani hubungan internasional. Mereka sudah lama menyadari bahwa dalam dunia yang terhubung, pemerintah daerah pun perlu punya lengan yang menjangkau ke luar.

Kesimpulan

Jadi, benang merahnya cukup jelas. Keberadaan sebuah unit seperti DHKSI bukan sekadar kebutuhan administratif. Ia adalah instrumen vital. Jembatan yang menghubungkan aspirasi pembangunan daerah dengan kerangka politik luar negeri yang lebih besar.

Dengan koordinasi yang solid bersama Kementerian Luar Negeri, DHKSI bisa memastikan gelombang globalisasi membawa dampak positif: menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan memajukan daerah. Semua itu tanpa sedikitpun mengorbankan kedaulatan yang kita junjung tinggi.