Pemerintah Kaji Formasi ASN 2026 dengan Mempertimbangkan Kemampuan Fiskal

Pemerintah masih sibuk mematangkan skema rekrutmen ASN untuk tahun 2026. Nggak main-main, prosesnya masih berjalan. Berbagai opsi sedang dikaji, mulai dari kebutuhan formasi di tiap instansi hingga yang paling krusial: penyesuaian dengan kondisi anggaran negara dan prioritas pembangunan nasional.

“Belum, sedang kita finalkan, kita rumuskan,”

Demikian penjelasan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, usai menghadiri rapat di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa lalu. Rakor itu sendiri membahas pengawakan program strategis Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, hampir semua kementerian sudah mengajukan permintaan formasi pegawai. Tapi, angka pastinya masih belum bisa diumumkan ke publik. Prasetyo menekankan satu hal: jumlah kebutuhan ASN harus realistis dan melihat kemampuan keuangan negara.

"Mungkin ada prioritas-prioritas terlebih dahulu yang harus kita penuhi," ujarnya. "Karena bagaimanapun juga kita harus mempertimbangkan juga kondisi kemampuan kita secara fiskal. Contohnya seperti itu."

Di sisi lain, proses persiapan terus berjalan. Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, disebutkan sudah meminta seluruh kementerian, lembaga, hingga pemda untuk melakukan pemetaan kebutuhan. Upaya ini berjalan paralel dengan pemetaan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap ASN yang sudah ada.

"Jadi ini sedang dicari titik temunya nanti kalau bicaranya masalah jumlah," tambah Prasetyo.

Yang menarik, ada wacana lain yang mengemuka. Kementerian Pertahanan kemungkinan akan dilibatkan dalam pendidikan dan pelatihan calon ASN nanti. Alasannya sederhana: Kemenhan dinilai punya fasilitas lembaga pendidikan yang mumpuni dan jaringannya tersebar luas.

"Itulah kenapa rapat kita selenggarakan di Kementerian Pertahanan,” ungkapnya, memberi penjelasan soal lokasi rapat tadi.

Jadi, intinya, semua masih dalam tahap perumusan. Pemerintah tampaknya ingin lebih hati-hati, menimbang antara kebutuhan sumber daya manusia dan ketahanan fiskal yang ada.