Anggota DPR Ingatkan Pemerintah Soal Desain Matang Jika WFH Dilanjutkan

Wacana work from home atau WFH untuk menghemat BBM kembali mencuat. Kali ini, imbas konflik di Timur Tengah jadi pemicunya. Menanggapi hal itu, anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, punya pesan khusus untuk pemerintah.

“Kalau nanti pemerintah benar-benar mau jalanin WFH, desain kebijakannya harus matang,” tegas Ujang.

Ia mengapresiasi langkah efisiensi itu, apalagi di tengah situasi yang serba tak pasti. Menurutnya, momentum libur panjang seperti Idulfitri dan Nyepi bisa jadi mula yang tepat. Namun begitu, Bey menekankan satu hal: semua harus dihitung dengan cermat. Berapa liter BBM yang bisa dihemat? Angkanya harus jelas, berbasis data, bukan sekadar wacana.

“Kebijakan harus terukur, dampaknya harus nyata,” ujarnya lagi.

Di sisi lain, ada satu poin krusial yang tak boleh dilupakan: pelayanan publik. Bey menegaskan, efisiensi jangan sampai mengorbankan kualitas layanan pada masyarakat. Sistem kerja harus tetap optimal, meski para ASN bekerja dari rumah. Ini tantangan tersendiri.

Faktanya, tak semua instansi bisa begitu saja beralih ke WFH. Pemerintah perlu pilah-pilih. Kementerian dan lembaga mana yang memang memungkinkan? Dengan jumlah aparatur sipil negara yang sangat besar, penerapannya harus selektif. Tujuannya jelas, agar kebijakan ini tetap efektif dan tidak justru menimbulkan masalah baru.

Jadi, intinya sederhana. WFH boleh saja diwacanakan sebagai solusi penghematan, tapi persiapannya wajib matang. Dari desain, perhitungan, hingga dampaknya pada layanan publik semuanya perlu dipetakan dengan rapi.