Gus Ipul Minta Daerah Aktif Awasi Bansos, Data Dinamis Jadi Kunci

Di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa lalu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menyampaikan ajakan penting. Ia meminta pemerintah daerah, terutama jajaran Dinas Sosial di Kalimantan Selatan, untuk turun tangan dan aktif mengawasi proses penyaluran bantuan sosial. Bukan sekadar menunggu instruksi dari pusat.

“Jangan dianggap ini bansos pusat atau bansos daerah. Kita awasi bersama,” tegas Gus Ipul dalam audiensinya dengan para kepala dinas.

“Bantuan itu langsung ke rekening penerima manfaat dan tidak boleh disalahgunakan oleh siapa pun.”

Menurutnya, sistem penyaluran saat ini mengandalkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari BPS. Data ini, kata dia, sifatnya dinamis. Bukan sesuatu yang statis dan mati.

“Data ini tiap hari berubah,” ujarnya. “Karena setiap hari ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang pindah. Ada yang tiba-tiba jadi kaya, ada yang tiba-tiba jadi miskin.”

Ia lalu mencontohkan pilot project digitalisasi bansos di Banyuwangi tahun 2025. Hasil uji lapangan di sana menunjukkan perbedaan yang signifikan antara data lama dengan data yang sudah diperbarui. Temuan itu jadi dasar penting untuk perbaikan ke depan, agar bantuan tidak salah alamat.

“Setelah diuji di lapangan, tingkat kesalahannya bisa ditekan jauh lebih rendah,” jelas Gus Ipul.

“Target kita ke depan adalah menurunkan error data di bawah 10 persen. Supaya bantuan sosial benar-benar diterima oleh mereka yang berhak.”

Karena itulah, pemutakhiran data menjadi tugas kolektif antara Kemensos dan dinas-dinas di daerah. Gus Ipul menekankan, perubahan data ini berdampak langsung. Pola penerimaan bansos pun berubah. Tidak ada lagi keluarga yang otomatis menerima bantuan terus-menerus sepanjang tahun. Penyaluran kini dilakukan bertahap per triwulan, berdasarkan data terbaru yang ada.

Di sisi lain, Gus Ipul mengingatkan bahwa bansos bukanlah tujuan akhir. Bantuan ini sifatnya sementara.

“Bansos itu tidak dimaksudkan untuk membuat penerima ‘dininabobokan’,” katanya.

“Tujuan akhirnya adalah agar penerima manfaat bisa berdaya dan mandiri, tidak terus menerus bergantung pada bansos.”

Selain soal pengawasan bansos, audiensi itu juga menyoroti peran Dinas Sosial dalam melayani 12 Pemerlu Atensi Sosial (PAS). Gus Ipul mendorong setiap daerah memiliki fasilitas layanan dasar, seperti rumah singgah, sebagai bagian dari standar pelayanan minimal.

Pembahasan kemudian merambah ke program Sekolah Rakyat di Kalsel. Dibahas progres pembangunan sekolah permanen dan kesiapan lahan di sejumlah wilayah. Gus Ipul menegaskan, penentuan siswa harus melalui mekanisme ketat berbasis data, dan ditetapkan oleh kepala daerah.

“Tanpa adanya titipan,” tegasnya.

Di akhir pertemuan, Gus Ipul menutup dengan pesan kolaborasi. “Kita harus gandeng tangan. Kementerian Sosial tidak akan meninggalkan daerah. Semua program ini hanya bisa berjalan kalau pusat dan daerah bergerak bersama.”

Audiensi itu dihadiri sejumlah pejabat tinggi Kemensos, seperti Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, serta seluruh Kepala Dinas Sosial Provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.