Prabowo Masuk Arena: Diplomasi Indonesia di Papan Catur Perdamaian Trump

Tatanan ekonomi liberal yang mendominasi 80 tahun terakhir ini sedang runtuh. Oligarki global yang selama ini dianggap mengendalikan keputusan publik, baik nasional maupun internasional, menghadapi tekanan. Pergeseran ke arah multipolarisme bukan sekadar slogan. Setidaknya ada tiga lapis perubahan yang sedang terjadi.

Pertama, soal ekonomi dan keuangan. Dominasi finansial Barat mulai tergerus. Krisis berulang, inflasi, dan politisasi mata uang melemahkan kepercayaan pada sistem lama. Di sisi lain, muncul jalur alternatif: perdagangan non-dolar, sistem pembayaran baru, dan pasar domestik yang menguat di Asia. Kekuatan yang naik di sini adalah koalisi negara-pasar di Asia dan Global South.

Kedua, kekuatan politik dan keamanan. Dunia kini punya banyak pusat keputusan, bukan satu. Aliansi lama retak, intervensi militer kehilangan legitimasi. Negara-negara menengah dapat ruang manuver lebih besar karena kekuatan besar saling sibuk. Forum ad hoc seperti BoP muncul sebagai respons cepat meski berisiko dangkal. Yang tersingkir di sini adalah monopoli legitimasi Barat.

Ketiga, soal ide dan legitimasi. Oligarki global melemah karena kehilangan narasi. Janji globalisasi tentang pertumbuhan merata dan perdamaian tak terwujud. Yang muncul bukan satu ideologi baru, tapi pluralitas pendekatan: nasionalisme ekonomi, pragmatisme, dan pencarian stabilitas yang kontekstual. Legitimasi sekarang datang dari hasil nyata, bukan dari institusi semata.

BoP berdiri tepat di persimpangan tiga pergeseran tadi. Ia adalah upaya adaptasi oligarki global. Apakah akan berhasil? Masih terbuka. Justru karena sifatnya yang belum matang, ruang untuk aktor seperti Indonesia menjadi relevan.

Prabowo: Hadir atau Disantap

Di bawah Prabowo, Indonesia memilih untuk hadir secara aktif. Prinsipnya klasik: kalau kamu tidak ada di meja, kamu akan jadi menu. Dalam transisi menuju dunia multipolar, tidak hadir bukan berarti netral. Itu justru menghilangkan diri dari proses penentuan arah. Dengan masuk BoP, Indonesia memastikan diri ada di ruang perumusan, bukan cuma di tahap implementasi yang seringkali sudah telat.

Tentu ini bukan tanpa risiko. Bahaya kooptasi dan legitimasi terhadap solusi yang dangkal itu nyata. Tapi alternatifnya menolak dan menjauh risikonya mungkin lebih besar: membiarkan keputusan penting dibuat tanpa suara dari Global South yang kredibel.

Pandangan Dino Patti Djalal dalam podcastnya menarik. Itu mencerminkan visi yang masih terikat pada tatanan normatif era unipolar. Kekhawatiran soal legitimasi dan prosedur itu valid. Tapi dunia berubah lebih cepat dari kerangka lama kita. BoP, dengan segala kekurangannya, adalah gejala zaman baru yang tak bisa sepenuhnya dihakimi dengan standar abad ke-20.

Penutup: Di Antara Realita dan Kemungkinan

BoP adalah cermin kegelisahan global sekaligus eksperimen berisiko. Bagi Indonesia, bergabung bukan berarti menyetujui semua premisnya. Ini tentang masuk ke dalam arena untuk memperjuangkan hal konkret: menghentikan kekerasan, melindungi warga sipil, dan memastikan Palestina tidak terhapus dari peta perundingan. Dalam dunia multipolar yang masih berantakan, strategi terbaik seringkali bukan menunggu kejelasan, tapi ikut membentuknya. Indonesia memilih untuk hadir. Dan di politik global hari ini, itu langkah yang realistis sekaligus penuh tanggung jawab.

Cimahi, 27 Januari 2026

Penulis:
Berijazah asli dari Jurusan Studi Pembangunan FE-Unpad
Anggota Komite Eksekutif KAMI
Ketua Komite Kajian Ilmiah Forum Tanah Air