Prabowo di Dewan Perdamaian Trump: Diplomasi atau Pengkhianatan Prinsip?

“Prabowo kepada Luhut saja takut, apalagi kepada Trump dan Netanyahu.”

Kalimat anonim itu beredar di media sosial, mencerminkan satu dari banyak kritik tajam yang muncul. Pemicunya? Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dengan Board of Peace (BOP) bentukan Donald Trump. Banyak orang geram. Bagaimana mungkin, uang negara hampir Rp17 triliun disetor begitu saja untuk sekadar jadi anggota, tanpa syarat apa pun? Di saat yang sama, masalah kemiskinan di dalam negeri masih menumpuk. Rasanya seperti salah urus prioritas.

Namun begitu, masalahnya bukan cuma soal uang. Organisasi yang dipimpin Trump ini sendiri sudah dipertanyakan sejak awal. Trump dikenal sebagai sekutu dekat Netanyahu. Selama ini, sikapnya jelas memihak Israel, sambil membiarkan pembantaian di Gaza terus berlangsung korban jiwa sudah menembus angka sekitar 80 ribu. Bahkan, Trump-lah yang banyak menyuplai senjata ke Israel saat genosida terjadi. Lalu, apa mungkin dia tiba-tiba berubah haluan dan membela Gaza? Mustahil.

Banyak pengamat curiga. Dewan ini cuma kedok untuk membersihkan nama Netanyahu, yang kini jadi tersangka di ICC. Dengan kata lain, ini upaya pencucian citra. Makanya, tak heran Al Jazeera sampai memberi julukan sinis: Dewan Imperialis. Julukan itu punya makna. Gaza mungkin akan dapat ‘perdamaian’, tapi wilayah itu sepenuhnya akan dikendalikan oleh Trump dan kroninya. Rakyat Palestina? Hanya jadi penonton di tanahnya sendiri.

Kekhawatiran itu makin nyata setelah paparan menantu Trump, Jared Kushner, di Davos. Rencananya, Hamas akan dilucuti senjatanya. Padahal, bagi banyak pihak, Hamas adalah pejuang kemerdekaan Palestina yang sah. Peran mereka rencananya akan ‘ditiadakan’ dalam pemerintahan baru Gaza. Wajar saja Hamas menolak keras.

“Hamas siap memfasilitasi penyerahan administrasi Gaza kepada sebuah komite independen, namun masa depan Gaza harus ditentukan oleh rakyat Palestina sendiri dan tidak boleh dipaksakan dari luar,” tegas juru bicara Hamas, Hazem Qassem, seperti dilaporkan Anadolu Agency awal Januari 2026.

Penolakan juga datang dari cendekiawan. Imam Shamsi Ali, yang berbasis di New York, menyoroti sikap negara-negara Eropa seperti Jerman dan Inggris yang menolak bergabung. Menurutnya, itu pertanda bahwa dewan ini cuma mainan Trump untuk kepentingan pribadi.

“Menjadi bagian Dewan Perdamaian adalah bentuk kenaifan yang nyata,” ujar Shamsi Ali. Ia juga khawatir anggota dewan nantinya akan dibujuk atau bahkan dipaksa untuk bergabung dengan ‘Abraham Accord’ dan mengakui Israel. “Mengambil bagian adalah keputusan yang tidak matang dan berbahaya,” tegasnya.

Di Mana Posisi Prabowo Sebenarnya?

Sikap Prabowo terhadap Palestina memang sering terasa ambigu. Di satu sisi, pemerintahannya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Tapi di sisi lain, ada beberapa hal yang membuat pemihakannya dipertanyakan.

Pertama, soal hubungan dagang dengan Israel. Nilainya memang kecil, cuma 0,05% dari total perdagangan luar negeri Indonesia. Tapi, Prabowo tak kunjung memutuskannya, sementara banyak negara lain sudah berani mengambil langkah itu. Kedua, dia terlihat enggan menerima utusan resmi Hamas di Istana. Padahal, negara-negara Islam seperti Malaysia dan Turki melakukannya. Ketiga, ada pernyataannya yang kontroversial di New York September 2025, bahwa perdamaian baru bisa tercapai jika keamanan Israel dijamin. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa justru Israel yang sudah superkuat itu yang perlu dijamin? Bukankah rakyat Palestina yang terus dibantai yang butuh jaminan keamanan?

Analis politik punya pandangannya sendiri. Menurut Bhima Yudhistira dari CELIOS, kebijakan luar negeri Indonesia saat ini sangat didikte kepentingan ekonomi.

“Palestina sering kali menjadi korban kompromi ini,” katanya. “Sulit membayangkan Indonesia akan mengambil langkah keras terhadap Israel jika itu berisiko mengganggu relasi dengan Amerika Serikat.”

Pandangan serupa datang dari analis geopolitik, Connie Rahakundini Bakrie. “Prabowo adalah aktor realistis. Ia tidak akan berkonfrontasi langsung dengan Trump atau Netanyahu. Yang dipilih adalah jalan aman, meski itu berarti mengorbankan prinsip historis Indonesia,” ujarnya.

Kritik paling pedas mungkin dari Dr. Zulfikar Rachmat, yang menulis di Middle East Monitor. Ia menyebut Prabowo tidak peduli pada pembebasan atau keadilan bagi Palestina.

“Yang ia pedulikan adalah kekuasaan, prestise, dan citra dirinya di panggung dunia. Palestina bukanlah sebuah prinsip melainkan sekadar properti diplomasi,” tulisnya.

Dengan semua ini, harapan bahwa Prabowo akan menjadi pahlawan bagi Palestina di Dewan Perdamaian Trump tampaknya terlalu muluk. Karakternya yang cenderung menghindari konflik, ditambah ketergantungan pada hubungan dengan AS, membuat banyak orang pesimis. Kemungkinan besar, dia hanya akan jadi ‘pak turut’ yang mengiyakan saja apa kata Trump. Dan itulah yang paling dikhawatirkan. Wallahu alimun hakim.

Nuim Hidayat, Direktur Forum Studi Sosial Politik.