PSI Diminta Segera Umumkan Porsi Kewenangan Jokowi di Partai

Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) harus segera memberikan kejelasan mengenai status Presiden ke-7 RI Joko Widodo di partai tersebut, termasuk besaran kewenangan yang akan dimiliki mantan kepala negara itu. Menurutnya, kepastian ini menjadi krusial mengingat bergabungnya Jokowi ke PSI akan menjadi peristiwa besar bagi partai berlambang gajah tersebut.

“Kan akan diumumkan, karena ini peristiwa besar bagi PSI ketika seorang Presiden ke-7 ingin masuk ke partai mereka. Mengingat Jokowi efek itu dibutuhkan untuk membuat PSI lebih survive dalam belantika politik tanah air,” ujar Agung saat dihubungi, Sabtu (13/6/2026).

Agung menambahkan, belum adanya kepastian mengenai waktu pengumuman resmi Jokowi sebagai Dewan Pembina PSI memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar. Salah satunya berkaitan dengan ruang gerak dan kewenangan politik yang akan dimiliki pria asal Solo, Jawa Tengah, tersebut di internal partai.

“Sehingga timbul pertanyaan mendasar kenapa semacam itu. Nah, saya melihat ada soal kesepakatan politik yang belum selesai di antara Pak Jokowi dengan internal PSI, utamanya soal kewenangan,” kata Agung.

Untuk memberikan gambaran, Agung membandingkan posisi sejumlah tokoh nasional yang memimpin atau memiliki pengaruh besar di partai politik masing-masing. Ia mencontohkan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang memiliki otoritas penuh dalam mengelola partainya. Sementara di Partai Demokrat, kewenangan strategis dinilainya terbagi antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Adapun di Partai Gerindra, Prabowo Subianto memegang kendali penuh.

“Nah, Pak Jokowi ketika masuk ke PSI, itu kewenangannya berapa persen menentukan PSI? 100 persen, 50 persen atau berapa persen? Nah, ini kan yang belum jelas,” kata Agung.

Menurut dia, kepastian mengenai porsi kewenangan Jokowi di PSI juga dibutuhkan oleh para pendukung dan relawan mantan presiden tersebut dalam menentukan sikap. Mereka, kata Agung, perlu mengetahui apakah PSI merupakan partai yang tepat untuk mengayomi dan memahami kebutuhan politik Jokowi.

“Saya kira Pak Jokowi, para pendukungnya, relawan-relawan Jokowi yang militan itu juga butuh kejelasan, supaya apa? Supaya PSI memang partai yang tepat yang bisa mengayomi dan memahami kebutuhan politik Pak Jokowi sehingga ke depan apa pun yang diambil sikapnya oleh PSI, memang sesuai dengan standar kerja yang dipahami Pak Jokowi ketika berpolitik,” jelas dia.

Di sisi lain, Agung menilai PSI juga perlu menunjukkan keseriusannya dalam membangun mesin partai hingga tingkat akar rumput kepada Jokowi. Target pembentukan kepengurusan hingga level desa, kelurahan, bahkan RT/RW pada akhir 2026, akan menjadi salah satu tolok ukur bagi Jokowi untuk melihat keseriusan PSI menghadapi Pemilu 2029.

“Lain yang penting juga adalah soal bagaimana PSI mampu memenuhi deadline Pak Jokowi ketika akhir 2026 nanti kepengurusan sudah terbentuk sampai tingkatan di grassroots ya, apakah level kelurahan atau desa ataupun sampai RT RW,” kata Agung.