Harga Pertamax Naik ke Rp16.250, Risiko Migrasi ke Pertalite Bebani APBN Rp19,5 Triliun

Harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter, sebuah kebijakan yang menurut para pengamat berpotensi memicu pembengkakan fiskal negara. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai lonjakan harga ini menempatkan pemerintah pada posisi fiskal yang sangat rentan. Pasalnya, belanja subsidi dan kompensasi energi telah merangkak naik secara signifikan pada paruh pertama tahun ini, sehingga risiko perpindahan konsumsi massal dari Pertamax ke Pertalite dapat semakin mempersempit ruang gerak anggaran negara.

Menurut data yang dihimpun, hingga Mei 2026, belanja subsidi dan kompensasi energi telah mencapai sekitar Rp203,7 triliun, atau setara dengan 45,6 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Angka ini, kata Achmad, menunjukkan bahwa ruang fiskal energi sudah sangat padat bahkan sebelum risiko migrasi konsumen diperhitungkan secara penuh. Ia merujuk pada realisasi subsidi dan kompensasi energi hingga April 2026 yang telah menyentuh angka Rp153,1 triliun.

“Hingga Mei 2026, belanja subsidi dan kompensasi energi naik menjadi sekitar Rp203,7 triliun atau 45,6 persen dari pagu APBN. Artinya ruang fiskal energi sudah padat sebelum risiko migrasi diperhitungkan penuh,” ujar Achmad saat dihubungi, Sabtu (13/6/2026).

Persoalan semakin kompleks mengingat kuota Pertalite tahun 2026 ditetapkan sebesar 29,27 juta kiloliter. Tantangan utama kini terletak pada menjaga volume tersebut agar tidak jebol akibat beralihnya pengguna Pertamax, yang konsumsi tahunannya berkisar antara 6,4 hingga 7 juta kiloliter. Achmad melakukan simulasi dampak fiskal dengan memperhitungkan beban implisit negara sebesar Rp3.000 hingga Rp5.000 per liter untuk setiap liter BBM bersubsidi yang disalurkan.

Dalam skenario awal, jika migrasi konsumen mencapai level 20 persen, maka akan ada tambahan volume Pertalite sebesar 1,3 juta kiloliter. Kondisi ini setara dengan tambahan beban negara berkisar Rp3,8 triliun hingga Rp6,5 triliun per tahun. Namun, potensi pembengkakan anggaran diprediksi akan semakin liar jika angka migrasi terus meningkat melampaui prediksi awal pemerintah.

“Dalam skenario berat, ketika 60 persen pengguna berpindah, tambahan beban dapat menembus Rp11,5 triliun sampai Rp19,5 triliun per tahun,” kata Achmad.

Kenaikan harga yang mulai berlaku pada pertengahan Juni ini diperkirakan akan membuat tekanan fiskal hingga akhir 2026 mencapai separuh dari estimasi tahunan tersebut. Achmad menegaskan, solusi jangka pendek bukan sekadar menurunkan kembali harga secara reaktif. Langkah yang lebih mendesak adalah memperkuat ketepatan sasaran Pertalite melalui penguatan data kendaraan dan transaksi, agar subsidi tidak justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.

Pemerintah juga didorong untuk menyiapkan bantalan sosial bagi kelompok rentan jika efek kenaikan ini memicu inflasi di sektor lain. Komunikasi publik yang transparan, menurut Achmad, sangat diperlukan untuk meyakinkan pasar bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi bukanlah alasan otomatis bagi kenaikan harga pangan nasional.

Di sisi lain, strategi berlapis yang mencakup percepatan transportasi publik dan diversifikasi energi dipandang sebagai satu-satunya jalan keluar agar ketergantungan terhadap BBM dapat dikurangi. Achmad menekankan, kebijakan energi nasional saat ini tengah diuji kemampuannya dalam menjaga keseimbangan antara disiplin anggaran dan daya beli rakyat.

“Masalahnya bukan hanya apakah Pertamax naik hari ini, masalahnya adalah apakah negara mampu mencegah kenaikan itu berubah menjadi kebocoran subsidi besok,” kata Achmad.