Anies Baswedan punya pendapat yang cukup tegas soal cara negara mengambil kebijakan. Mantan Gubernur DKI itu bilang, setiap keputusan publik harus bisa dibuka untuk perdebatan dan diskusi. Tanpa itu, menurutnya, demokrasi jadi kehilangan esensinya.
Dalam sebuah pembicaraan di kanal YouTube miliknya, yang tayang pada 23 Januari 2026 lalu, Anies menyoroti kecenderungan yang ia anggap mengkhawatirkan. Ia melihat banyak keputusan strategis justru mengandalkan apa yang ia sebut sebagai "otot politik".
"Keputusan yang menggunakan kekuatan politik biasanya keputusan yang tidak menggunakan kajian itu. Karena itu harus berkuatan politik," ujarnya.
Kalau mengandalkan kekuatan semacam itu, kajian objektif seringkali terabaikan. Hasilnya? Kebijakan bisa beraroma otoriter.
Ia lalu menyodorkan contoh yang cukup konkret. Ambil saja proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dua mega-proyek ini, dalam pandangannya, kerap digulirkan dengan mengandalkan kekuatan politik. Prosesnya terasa dipaksakan, tanpa melalui tahapan kajian kelayakan dan diskusi publik yang memadai.
Artikel Terkait
Prabowo di Papan Catur Trump: Diplomasi atau Pengkhianatan Prinsip?
Iran Siaga Perang Total, Balas Setiap Serangan AS
Sudan Terbelah, Darurat Kemanusiaan, dan Panggilan bagi Indonesia
Trump Bentuk Dewan Perdamaian, 10 Alasan Mengapa Langkah Ini Dianggap Bermasalah