Anies Kritik Pengambilan Keputusan Lewat Otot Politik

Anies Baswedan punya pendapat yang cukup tegas soal cara negara mengambil kebijakan. Mantan Gubernur DKI itu bilang, setiap keputusan publik harus bisa dibuka untuk perdebatan dan diskusi. Tanpa itu, menurutnya, demokrasi jadi kehilangan esensinya.

Dalam sebuah pembicaraan di kanal YouTube miliknya, yang tayang pada 23 Januari 2026 lalu, Anies menyoroti kecenderungan yang ia anggap mengkhawatirkan. Ia melihat banyak keputusan strategis justru mengandalkan apa yang ia sebut sebagai "otot politik".

"Keputusan yang menggunakan kekuatan politik biasanya keputusan yang tidak menggunakan kajian itu. Karena itu harus berkuatan politik," ujarnya.

Kalau mengandalkan kekuatan semacam itu, kajian objektif seringkali terabaikan. Hasilnya? Kebijakan bisa beraroma otoriter.

Ia lalu menyodorkan contoh yang cukup konkret. Ambil saja proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dua mega-proyek ini, dalam pandangannya, kerap digulirkan dengan mengandalkan kekuatan politik. Prosesnya terasa dipaksakan, tanpa melalui tahapan kajian kelayakan dan diskusi publik yang memadai.

"Kalau mau bangun kereta api dari Jakarta sampai Bandung, maka lupakan ini, lupakan ini, lalu ambil keputusan. Harus pakai otot politik. Mau bikin IKN, juga harus pakai otot politik," jelas Anies dengan nada prihatin.

Padahal, dalam sebuah negara yang mengaku demokratis, proses pengambilan keputusan seharusnya bisa diuji secara rasional. Itu prinsip dasar. Menurut Anies, keputusan yang cenderung otoriter biasanya melompati fase kajian objektif dan menghindari perdebatan terbuka.

"Kalau Republik Indonesia mau maju, semua keputusan harus bisa diperdebatkan, harus bisa didiskusikan," tegasnya.

Di sisi lain, Anies mendorong sebuah perubahan pendekatan. Ia berharap pemerintah lebih sering memutuskan sesuatu berdasarkan data, ilmu pengetahuan, dan pertimbangan rasional. Dengan cara itu, kebijakan yang lahir nantinya bisa dipertanggungjawabkan dengan lebih baik di hadapan publik. Bukan sekadar karena kuatnya "otot" politik semata.