"Kalau mau bangun kereta api dari Jakarta sampai Bandung, maka lupakan ini, lupakan ini, lalu ambil keputusan. Harus pakai otot politik. Mau bikin IKN, juga harus pakai otot politik," jelas Anies dengan nada prihatin.
Padahal, dalam sebuah negara yang mengaku demokratis, proses pengambilan keputusan seharusnya bisa diuji secara rasional. Itu prinsip dasar. Menurut Anies, keputusan yang cenderung otoriter biasanya melompati fase kajian objektif dan menghindari perdebatan terbuka.
"Kalau Republik Indonesia mau maju, semua keputusan harus bisa diperdebatkan, harus bisa didiskusikan," tegasnya.
Di sisi lain, Anies mendorong sebuah perubahan pendekatan. Ia berharap pemerintah lebih sering memutuskan sesuatu berdasarkan data, ilmu pengetahuan, dan pertimbangan rasional. Dengan cara itu, kebijakan yang lahir nantinya bisa dipertanggungjawabkan dengan lebih baik di hadapan publik. Bukan sekadar karena kuatnya "otot" politik semata.
Artikel Terkait
KPK Dalami Dugaan Permintaan THR Terkait Proyek dalam OTT Bupati Cilacap
Polda Jateng Siagakan Helikopter Ambulans di Tol Kalikangkung untuk Mudik 2026
Politisi Desak Polisi Usut Tuntas Penyerangan Aktivis Andrie Yunus
Mantan Polisi Ungkap Alasan Mundur, Kini Justru Jadi DPO