Intinya begini: dengan terus menyoroti pernyataan "angin tidak punya KTP", mereka justru mengingatkan kita pada satu jasa Anies. Yakni, upayanya memberikan literasi pada masyarakat tentang akar masalah polusi Jakarta.
Data BMKG menunjukkan fakta yang kerap luput. Lihatlah wilayah sekitar Jakarta, seperti Bekasi. Itu di luar otoritas Gubernur DKI. Banyak pabrik beroperasi di sana, di wilayah Jawa Barat. Nah, asap dan polusinya berasal dari situ.
Dan menurut analisis yang diambil Anies dari data BMKG, arah angin dominan di wilayah itu selalu menuju Jakarta. Jadi, wajar saja polusi di ibukota melonjak. Polusi itu datangnya dari luar.
Persoalannya menjadi lintas daerah, bahkan lintas provinsi. Wewenang untuk mengatur itu ada di tingkat pusat, di tangan presiden. Anies bisa saja bertindak tegas kalau sumber polusinya ada di dalam Jakarta. Tapi nyatanya, sumber utama itu berada di Bekasi, di luar wilayah kekuasaannya.
Jadi, sindiran "angin tidak punya KTP" itu justru menggarisbawahi satu hal: Anies adalah pemimpin yang paling jelas menerangkan kompleksitas masalah ini. Sementara yang lain, bahkan yang paling tinggi sekalipun, tampak tak berdaya.
Artikel Terkait
Prabowo di Dewan Perdamaian Trump: Diplomasi atau Pengkhianatan Prinsip?
Iran Siaga Perang Total, Balas Setiap Serangan AS
Sudan Terbelah, Darurat Kemanusiaan, dan Panggilan bagi Indonesia
Trump Bentuk Dewan Perdamaian, 10 Alasan Mengapa Langkah Ini Dianggap Bermasalah