Pernyataan terbaru Hasan Nasbi, mantan Kepala PCO, lagi-lagi memantik reaksi. Kali ini, analoginya yang menyamakan persoalan lingkungan dengan kebiasaan 'ngopi dan makan gorengan' dianggap melenceng jauh. Banyak yang geram, karena logika seperti ini seolah menjadikan rakyat biasa sebagai biang kerusakan hutan, sementara industri besar dibiarkan bebas.
Kritik pedas datang dari Denny Charter, Direktur Index Politica. Ia menilai pernyataan itu bukan sekadar salah, tapi berbahaya. Menurutnya, ini adalah upaya mengaburkan fakta dan mengalihkan tanggung jawab dari aktor utama deforestasi, yaitu industri kelapa sawit skala besar.
“Jangan biarkan hutan kita habis hanya karena logika yang ikut terdeforestasi. Menyederhanakan persoalan deforestasi dengan analogi kopi dan gorengan itu sesat,”
Demikian tegas Denny pada Minggu lalu. Baginya, posisi strategis Hasan sebagai mantan pejabat komunikasi dan komisaris BUMN seharusnya dipakai untuk mendesak industri agar lebih bertanggung jawab. Bukan malah menyudutkan kebiasaan konsumsi orang kecil yang dampaknya tak seberapa.
“Rakyat kecil ngopi dan makan gorengan bukan penyebab jutaan hektare hutan hilang. Yang harus didesak adalah industri raksasa dengan rantai produksi panjang dan dampak ekologis masif,”
Denny menyebut taktik komunikasi semacam ini sebagai strategi pengalihan. Fokus publik sengaja dialihkan dari pelaku sebenarnya ke pihak yang paling lemah dalam sistem. Kalau cara berpikir ini dibiarkan, ia khawatir akan jadi preseden buruk.
“Dengan logika ini, krisis energi bisa saja disalahkan ke warga yang lupa mematikan lampu kamar mandi. Ini jelas absurd,” sindirnya.
Lebih dalam lagi, narasi seperti itu dinilainya punya efek ganda yang merusak. Di satu sisi, ia membuka peluang pembiaran terhadap korporasi perusak lingkungan. Di sisi lain, posisi negara untuk menegakkan aturan jadi melemah.
“Ini bukan hanya soal salah bicara. Ini soal cara berpikir yang menormalisasi pelepasan tanggung jawab industri dan melemparkannya ke pundak rakyat kecil,”
Denny menegaskan, persoalan seperti deforestasi atau emisi karbon adalah masalah struktural yang kompleks. Butuh keberanian negara untuk menindak tegas pelaku utamanya. Tanpa itu, semua hanya akan berputar-putar di tempat.
“Kalau negara kalah berani pada industri besar, lalu rakyat kecil yang disalahkan, maka krisis lingkungan akan terus diwariskan ke generasi berikutnya,”
Pungkasnya. Suara ini jelas menggambarkan kegeraman yang lebih luas di publik. Rakyat kecil, sekali lagi, merasa dijadikan kambing hitam untuk masalah yang bukan buatan mereka.
Artikel Terkait
DPRD Kaltim Bentuk Pansus Hak Angket Usut Dugaan Pelanggaran Kebijakan Gubernur Rudy Masud
TAUD Nilai Sidang Penyiraman Air Keras di Pengadilan Militer Penuh Kejanggalan dan Tak Imparsial
Indonesia Duduki Peringkat Kedua Emisi Metana Sektor Energi Fosil di Asia Selatan dan Tenggara
Komisi III DPRD Bone Sidak Perbaikan Dermaga Pelabuhan Bajoe, Progres Capai 30 Persen